Ali Baal : Pemda Harus Semakin Kreatif Gali Sumber PAD Sulbar

 

MAMUJU, POROSSULBAR — Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kementerian Keuangan Prov. Sulbar di Aula lantai V Gedung Keuangan Negara Mamuju, Kamis (30/01/2020).

“Tahun ini mengusung tema review capaian kinerja Tahun 2019 dan rencana kerja strategis 2020.

Gubernur Sulbar mengatakan bahwa dalam sistem pemerintahan Pusat, Daerah maupun Kota diperlukan suatu koordinasi dan sinergi dari berbagai kepentingan.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat membuka Rakor Kemenkeu Sulbar, Kamis 30 Januari 2020

Dimana Sulbar memiliki potensi SDA yang sangat besar, seperti potensi pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan kekayaan hasil laut yang sudah menjadi tulang punggung perekonomian Sulbar.

“Pada kesempatan ini saya, selaku Gubernur Sulbar yang juga selaku wakil Pemerintah Pusat mendorong kiranya seluruh pemerintah daerah semakin kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD,” kata Ali Baal Masdar.

Lebih lanjut disampaikan, terdapat peluang besar yang perlu diantisipasi tentang kesiapan Sulbar menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara yang baru.

Begitupun sinkronisasi perencanaan dan program antar pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan dalam upaya memaksimalkan keunggulan komparatif masing-masing daerah.

“Saya berharap masih banyak kegiatan produksi yang bisa dimaksimalkan seperti dunia usaha dari kalangan muda mudi,” tandas mantan Bupati Polman dua periode itu.

Sementara itu Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Sulbar, Imik Eko Putro  melaporkan bahwa Kementerian Keuangan selaku Otoritas Fiskal menjalankan beberapa tugas yang secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi Perekonomian Negara.

“Diantaranya tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan negara atau pajak, bea cukai, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN), dan menyusun kebijakan fiskal serta kerangka ekonomi makro.

Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para pimpinan yang menunjukkan bahwa kita semua memiliki keinginan dan perhatian yg sama, yaitu Sulbar yg maju dan malaqbi,” pungkas Imik.

Mengingat luasnya cakupan tugas tersebut, maka berpengaruh juga terhadap struktur Kementerian Keuangan.

“Selain itu menurut Imik perlu diinformasikan bahwa organisasi Kementerian Keuangan berbentuk Holding Company, dengan jumlah Direktorat Jenderal atau Badan, 9 diantaranya Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara yang terkoordinasi di tingkat Kementerian. Dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, dan pengawas internal yakni Inspektorat Jenderal.

“Rapat koordinasi capaian kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 merupakan salah satu langkah untuk meraih Sulbar yang maju, malaqbi dan bermartabat,” sebut Imik.

Dengan luasnya cakupan tugas atau fungsi dan rentang kendali organisasi, sambungnya, diperlukan koordinasi yang baik antar unit Eselon I dan seluruh instansi vertikal di bawahnya.

Dimana kegiatan tersebut sebagai bentuk pengejawantahan sinergi antar unit Kementerian Keuangan, dan sinergi dengan seluruh stakeholders, termasuk seluruh peserta yang hadir.

Masih kata Imik, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, ini atas capaian kinerja strategis seluruh unit kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Sulbar dan sekaligus menginformasikan rencana strategis di tahun 2020.

Dan pada akhirnya, kami berharap semoga sinergi yang kita bangun bersama, menjadi daya dorong bagi Sulawesi Barat untuk terus maju dan malaqbi,” beber Imik.

“Adapun total alokasi belanja APBN Tahun 2019 di wilayah Prov. Sulbar mencapai Rp 11, 06 triliun, dengan rincian alokasi satker Kementerian Lembaga mencapai Rp 3,85 Triliun dan TKDD mencapai Rp 7,22 triliun.

Dengan total APBD seluruh pemerintah daerah di Sulbar mencapai Rp 8,41 Triliun, maka persentase TKDD mencapai 87 persen dari total pendapatan dalam APBD.

Hal tersebut membuktikan ketergantungan atas pendanaan dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

Acara tersebut diakhiri dengan pemberian plakat penghargaan oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulbar kepada Gubernur Sulbar serta Lima orang pemateri lainnya.

“Turut dihadiri Ketua DPRD Sulbar, ST Suraidah Suhardi, Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Wansepta Nirwanda, Kakanwil Ditjen Bea cukai Sulawesi bagian Selatan, Parjiya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sulbar, Imik Eko Putro, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Mahdi, Kepala Bappeda Prov Sulbar, Junda Maulana, Kepala BPKD, Amujib, Kepala Perhubungan Prov Sulbar, Khaeruddin Anas dan para undangan lainnya. (**)