MAMUJU, POROSSULBAR – Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa terkait ucapan oknum gubernur Sulawesi Barat yang telah menjadi konsumsi publik mengenai ucapanya ingin merombak sila – sila pancasila yang telah menjadi ideologi bangsa Indonesia. Aksi tersebut berlangsung di kantor DPRD Sulbar, Senin (27/11/2017).

Aliansi Mahasiswa Indonesia bela pancasila sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Ali Baal Masdar selaku Gubernur Sulbar, yang ingin mendekatkan sila pancasila dalam artian merubah dan melecehkan gerakan mahsiswa di Sulbar.

Ahmad salah satu orator menegaskan bahwa, “Jika ada pemimpin yang ingin mengotak-atik sila pancasila maka silahkan cari pulau yang kosong, lalu kemudian tenggelamkan dia,” tegas Ahmad.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, meminta kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk segera di lengserkan dari jabatannya.

Dalam orasinya Andi Negara mengatakan bahwa, Bangsa yang besar adalah Bangsa yang tidak pernah melupakan pejuangnya.

“Lalu kemudian ada pemimipin yang ingin mengubah pancasila, maka hanya ada satu kata lengserkan,” Tegas Andi Negara.

Ditambahkan Andi Negara, Bagaimana Ali Baal Masdar mau memimpin daerah ini kedepannya jika idiologi Negara saja mau di rubah.

“Kami meminta kepada DPRD Sulbar untuk segera melakukan rapat interpelasi dan hak angket untuk segera meminta tanggapan Gubernur,” Sebut Rahmat.

Amirullah, Mengatakan. 72 tahun yang lalu, kita di satukan oleh yang namanya Pancasila dan melalui perjuangan pejuang Indonesia.

Lalu hari ini ada seseorang yang lahir, dan memimpin Sulbar lalu kemudian itu ingin merubah urutan sila pancasila maka kami anggap itu sebuah pelecehan terhadap pejuang Indonesia.

“Katanya pemimpin, tapi kenapa bodoh, Pancasila Idiologi bangsa kita itu terkoyak-koyak oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” Tegas Amirullah.

“Kedatangan kita disini untuk meminta kepada DPRD Provinsi Sulbar untuk segera melakukan hak interpelasi dan hak angket,” Tutup Amirullah

Tuntutan Pengunjuk rasa antara lain

  1. Mendesak kepada DPRD Sulbar untuk segera melakukan hak interpelasi dan hak angket terkait usulan Gubernur Sulbar yang diduga ingin merombak butir-butir Pancasila.
  2. Jika DPRD Sulbar sudah melakukan interpelasi dan hak angket dan menemukan kata-kata dalam klarifikasi Gubernur terkait kesalahan dalam membacakan text Pancasila yang dapat merusak keutuhan NKRI, maka dari itu, kami mendesak DPRD Sulbar untuk melakukan rapat paripurna istimewa pengusulan penggantian Gubernur Sulbar.