MAMUJU,POROSSULBAR  –  Rapat Koordinasi Stakeholder Pemilu Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang diprakarsai Panwas Kabupaten Mamuju. Di Hotel D’Maleo, rabu 6 November 2017

Acara tersebut dibuka oleh, Anggota Bawaslu Sulbar dalam hal ini Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Ansharullah A Lidda, SH., MH.

 Dalam sambutannya, Ansharullah A Lidda mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ,telah memberikan kewenangan yang besar kepada Bawaslu.

“UU sebelumnya Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi saja, tetapi di Undang-Undang yang baru ini selain rekomendasi, Bawaslu juga diberi kewenangan untuk memutus pelanggaran yang sifatnya administrasi dan sengketa antar peserta pemilu dan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.” Ungkapn Ansharullah saat sambutanya

Lebih lanjut, Ansharullah menyatakan ada tiga fungsi pengawas, yaitu fungsi pencegahan, pengawas sedini mungkin ,serta dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak menjadi pelanggaran.

” Kedua adalah penindakan, jika ada laporan atau temuan maka pengawas harus menindak lanjutinya dalam kaitan adanya pelanggaran pidana, administrasi, dan kode etik, dan yang terakhir ialah tugas memutus dalam kaitan pelanggaran yang sifatnya sengketa.” Sambungnya

Ansharullah menambahkan, melalui rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti ini, ia mengharapkan kedepannya, fungsi Panwas semakin menguatkan sinergitas antara pengawas pemilu dengan lembaga terkait.

” Sangat penting mengajak semua masyarakat, stakeholder untuk membangun kesepahaman bersama dalam memahami regulasi Pilkada dan Pemilu, sehingga ada harmonisasi yang baik antara pengawas dengan masyarakat.” Sebut Ansharullah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Sulbar, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Supriadi Narno, S.Pd., M.Si, menghimbau agar dapat menjaga netralitas ASN, TNI/Polri, pejabat BUMN, BUMD, Kepala desa dan aparat lain agar tidak terlibat politik praktis ,dan tidak terjebak dengan praktek politik uang pada Pilkada tahun depan dan Pemilu tahun 2019.

” Harapan kami ,para pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat lainnya dapat menjadi agen intelektual ,minimal dilingkungan terkecilnya dapat menyampaikan kepada keluarga, kerabat, dan tetangga, supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma pemilihan. Tetapi sebaliknya ,mengajak semua pihak mengawal Pilkada dan Pemilu agar berjalan sesuai aturan, demokratis, jujur, adil dan bisa diterima semua pihak.” Terang-nya

Perlu di ketahui,acara tersebut dihadiri Pejabat pemerintah Kabupaten Mamuju,Anggota Parpol, Ormas, Mahasiswa, dan Panwas Kecamatan, dengan narasumber Komisioner Bawaslu Sulbar, Ketua KPU Mamuju, dan dari pihak kepolisian.