Ket.Foto: Ketua Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) Irham,S.IP Saat Menyerahkan Berkas Laporan Ke Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Nandang.

MAMUJU,POROSSULBAR – Adanya penerapan parkir berbayar di hotel D’maleo Mamuju, yang menerapkan pajak parkir terlalu tinggi, dan tidak berdasar (aturan tidak ada,red), sehingga menuai polemik di masyarakat.

Menyikapi hal ini, maka Ikatan Jusnalis Sulbar (IJS) akan melaporkan pengelola hotel D’maleo Mamuju, agar dapat diproses hukum, oleh Polda Sulbar, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua IJS, Irham Azis menilai aturan ini belum pantas di terapkan di daerah seperti Mamuju, karena ekonomi mayarakat masih terbatas. Ironisnya hotel D’maleo Mamuju, menerapkan biaya parkir yang cukup tinggi, yakni Rp. 2.000 / jam, untuk sepeda motor dan Rp. 3.000 rupiah  / jam, untuk kendaraan roda 4.

Selain menerapkan jumlah pembayaran yang tinggi, Parkir tersebut, ditengarai merupakan bentuk pungutan liar (Pungli) karena aturannya belum ada. Sebab, belum ada perda terkait pajak parkir. Apalagi, Lahan hotel D’maleo Mamuju, merupakan lahan pemerintah daerah, yang dipinjam untuk waktu tertentu.

Hotel D’maleo Mamuju,  hanya berhak atas penggunaan bangunan, karena izin hotel D’maleo Mamuju, hanya Hak Guna Bangunan, atau HGB.  Apalagi, sejauh ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak parkir, namun hotel yang berada di lahan reklamasi pantai Manakarra Mamuju ini, telah membuat aturan sendiri.

Ironisnya lagi, hasil parkir yang ditarik selama ini, tidak menjadi Pendapatan Daerah, karena tidak ada penyetoran parkir ke instasi terkait. Padahal, mestinya hasil parkir  dapat menjadi PAD, agar dapat dinikmati kembali oleh rakyat. Namun kenyataannya, hanya dinikmati oleh pengelola hotel D’maleo, sebagai keuntungan, yang berasal dari uang hasil menjerat rakyat. Sebab, Pengelola hotel telah menerapkan aturan diluar dari ketentuan yang ada, sehingga memberatkan warga yang berkunjung ke dalam areal hotel.

Ket.Foto; Tarif parkir yang diberlakukan di hotel Dmaleo Mamuju, dinilai tidak memiliki dasar hukum, sehingga di sorot warga.

“Kami dari Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), meminta kepada Kapolda Sulbar agar memproses kasus ini, sesuai aturan yang berlaku. Utamanya, menjerat pengelola hotel dengan pasal terkait pungutan liar.Kami juga meminta tim saber pungli, untuk segera melakukan tindakan, agar masyarakt tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dari kejadian pungli dilahan pemerintah daerah demi keuntungan orang tertentu,” terang Ketua IJS Irham Azis. (***)