Dihadapan Kajati Sulselbar, Habsi Wahid Persentasekan Pertumbuhan Ekonomi Yang Ada di Mamuju

MAMUJU, POROSSULBAR Pemerintah Kabupaten Mamuju melaksanakan kegiatan yang bertema “Ceramah Umum Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mamuju”.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mamuju ini dihadiri Kajati Sulselbar (Tarmizi SH, MH), Kejari Mamuju (Ranu Indra), Bupati Mamuju (H Habsi Wahid), para asisten dan OPD Pemkab Mamuju, para Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Mamuju.

Bupati Mamuju, H Habsi Wahid dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Kajati Sulselbar beserta rombongan atas kehadirannya memenuhi undangan di kantor Bupati Mamuju, Selasa (19/2/2019).

Dihadapan Kajati Sulselbar, Bupati Mamuju mempresentasekan pertumbuhan ekonomi yang ada di Mamuju yang luasnya mencapai 5000 Km dengan penduduk sekitar 200 ribu lebih meliputi 11 kecamatan, 12 Kelurahan, dan 88 Desa.

Habsi Wahid menuturkan, tujuan daripada Pemkab Mamuju mengundang Kajati Sulselbar adalah, untuk memberikan pemahaman kepada kepala Desa yang masih kurang memahami peraturan-peraturan tentang pengelolaan Dana Desa.

“Inilah upaya-upaya yang kami lakukan diseluruh jajaran hingga di tingkat Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan makro ekonomi kami di daerah ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” urai Bupati Mamuju.

Menurutnya, tujuan ini tentunya tidak bisa di capai ketika anggaran tidak bisa dimaksimalkan didalam pengelolaannya.

“Karena kami merasakan Pak Kajati, bahwa pejabat-pejabat kami seperti PPTK sampai kepada pengguna anggaran masih ada yang segan-segan mengelolah anggaran yang telah diberikan atau dialokasikan kepada setiap OPD,” papar Habsi Wahid.

Habsi menjelaskan, hal ini disebabkan karena mereka masih ragu jangan sampai kita mengelolah anggaran sebesar ini lalu mereka tidak bisa melaksanakan sesuai aturan-aturan yang ada, sehingga bisa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan berpotensi masuk dalam ranah korupsi.

“Itu yang kami khawatirkan bapak Kajati, apalagi tahun anggaran 2019 yang sementara kami hadapi khususnya pada tingkat Desa dan Kelurahan, untuk pertama kali kami mengalokasikan anggaran ke Desa yang cukup besar sekitar 10 persen dari APBD kami yang berjumlah 1,1 Triliun,” jelasnya.

Dengan anggaran besar membuat pemkab Mamuju terutama para kepala Desa merasa was-was dengan menerima anggaran sebesar ini karena tentu diperhadapkan kepada bagaimana kualitas SDM yang mengelolah anggaran sebesar ini.

“Oleh karena itu, kami mengundang bapak Kajati untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan khususnya kepada para kepala Desa bagaimana mengoptimalisasi anggaran yang telah kita gelontorkan yang bersumber dari dana pusat sekitar Delapan Ratus sampai dengan Sembilan Ratus juta perdesa, belum lagi di tambah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah sebesar Tujuh ratus juta hingga Delapan ratus juta, jadi totalnya sekitar Satu setengah Miliar dikelolah tiap tahunnya,” kata Habsi Wahid.

Ditambahkannya, bahwa dengan menerima anggaran sebesar itu, Habsi Wahid selaku pemerintah Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajaran dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam mengelolah keuangan daerah ini, sehingga terjadi korupsi bagi penyelenggara-penyelenggara pemerintahan ini, maka kami berharap dan memohon kepada Kajati agar tidak secara spontan melakukan menindakan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengelolah keuangan Desa, atau menyimpan dari aturan-aturan.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Mamuju beserta jajaran, kami berharap dan memohon kepada Kajati agar tidak secara spontan melakukan penindakan apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam mengelolah keuangan Desa, barangkali bisa dilakukan pembinaan terlebih dahulu sejauh mana kesalahan-kesalahan itu sehingga kami juga merasa tenang untuk bekerja,” pinta Bupati Mamuju, Habsi Wahid. (**)