Foto : Ketua DPRD Mamuju, Siti Suraidah Suhardi (Tengah), didamping Ketua Bapemperda DPRD Mamuju Ado Ma’sud (Kanan), dan Bupati Mamuju Habsi Wahid dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi

DPRD Mamuju Apresiasi Kinerja OPD Pemkab

MAMUJU, POROSSULBAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju mengapresiasi seluruh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, yang telah memberikan kontribusi atas lahirnya pemikiran-pemikiran positif dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna Pandangan Akhir Fraksi di Kantor DPRD Mamuju, Kamis (21/2/2019).

Selain itu, Suraidah juga meminta kepada pimpinan OPD agar segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan DPRD Mamuju untuk kebutuhan pembahasan.

“Kita harap, Ranperda yang sudah ditetapkan menjadi Perda ini, mampu memberikan kontribusi positif terhadap angka Pendapatan Asli Daerah, seiring dengan seimbangnya pemberian layanan kepada masyarakat Kabupaten Mamuju,” ungkapnya.

Diketahui pada rapat paripurna Pandangan Akhir Fraksi. DPRD Kabupaten Mamuju, secara resmi menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Adapun Ranperda yang ditetapkan DPRD Kabupaten Mamuju, yakni Ranperda Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang,  Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ranperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 tahun 2010, Tentang Pajak Hiburan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dewan DPRD Kabupaten Mamuju, yang mampu menyelesaikan pembahasan Ranperda tersebut bersama OPD sebagai mitra kerja. Tentu dengan solidaritas saudara-saudara semua, tugas dan tanggungjawab kita bersama mampu diselesaikan dengan baik,” kata Ketua DPRD Mamuju, Siti Suraidah Suhardi.

Ditempat yang sama, Bupati Kabupaten Mamuju, Habsi Wahid berharap, Perda yang merupakan produk regulasi yang dibuat untuk mensejahterahkan daerah dan masyarakat, dipandang perlu untuk diefektifkan melalui fungsi pengawasan.

“Saya kira legislatif bisa melakukan fungsi pengawasan, dan kami di eksekutif  yang melakukan  operasional. Nah Perda ini kan dibuat untuk kepentingan masyarakat. Untuk penegakan Perda Pajak Hiburan, secepatnya akan melakukan pendataan untuk menarik tarif pajak di tempat hiburan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, termasuk dengan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan, kita berharap kehadiran perda tersebut meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seiring meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Mamuju,” terang Habsi. (**)