Foto : Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris (Kiri), Wakil Gubernur Sulbar, Enny Aggraeny Anwar (Tengah) Ketua DPRD Sulbar, AMalia Aras (Kanan). Pada acara Rapat Paripurna DPRD Sulbar Provinsi Sulbar terkait Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Ranperda Perlindungan dan Penyandang Disabilitas.

 

DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Akhir Ranperda Disabilitas dan DAS

MAMUJU, POROSSULBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Paripurna Pendapat Akhir Gubernur Sulbar terkait Ranperda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Dan Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pelaksanaan Paripuna Pendapat Akhir Gubernur Sulbar tentang  Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Ranperda Terakit Pengelolaan Das Tersebut dipimpin langsung, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras di Gedung DPRD Sulbar, Rabu (30/1/2019).

Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan DAS, Yahuda menyampaikan lapiran pansus, dan meminta kepada Pemprov Sulbar agar Ranperda Pengelolaan DAS segera ditetapkan Pergubnya dan mengharapkan agar Perda tersebut dapat dimanfaatkan dalam menjaga DAS , dan dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat.

Sementara dari Pansus Ranperda Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Jumiati Mahmud menyampaikan, lahirnya Ranperda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penyandang disabilitas.

Foto : Wagub Sulbar, Enny Anggraeny Anwar dan Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras

 

Kemudian dalam penyampaian pendapat akhir, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengusulkan Ranperda Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diajukan ke DPRD Sulbar dan telah distujui oleh DPRD untuk dibahas.

Disampaikan, demikian salah satu bentuk perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada kaum difabel, maka dalam Perda yang telah diatur, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Badan Hukum dan Lembaga Negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas, serta penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas. “

“Inilah salah satu hal yang mendesak untuk diselesiakan setelah ditetapkannya Ranperda Tentnag Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Perda, yang selanjutnya akan diatur dengan Pergub. Untuk itu, saya meminta kepada perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti dan menyusun draf rancagan Pergub sehingga harapan kita untuk serius memberikan perhatian kepada kaum difabel di derah ini melalui Perda dapat segera terealisasi,” kata Enny.

Terkait Perda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) , juga sangat penting, karena keberadaan Perda Pengelolaan DAS untuk mencegah bencana pada daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam seperti longsor, banjir, maupun kekeringan yang terjadi sebagai akibat dari buruknya daya dukung DAS berupa kerusakan hutan dan lahan yang setiap saat terus bertambah.

“Saya sangat berharap dengan adanya perda peneglolaan DAS maka semua unsur terkait dapat mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari Pemprov, Pemkab, instansi vertikal, LSM, media dan seluruh masyarakat, sehingga ekosistem hutan tanah dan air sebagai sumber utama kehidupan manusia dapat tetap lestari secara berkelanjutan,” tandas Wagub Sulbar. (**)

(ADV)