Foto : Ketua DPRD Sulbar, Fitri Amalia Aras (Kiri) dan Wagub Sulbar, Hj Enny Anggraeni Anwar (Kanan)

 

DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Pencabutan dan Pergantian Tata Tertib Baru

 

MAMUJU, POROSSULBAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna Tentang Pencabutan dan Pergantian Tata Tertib Baru DPRD Sulbar, dan Pemerintah Kabupaten Kota.

“Serta pembahasan reses penjaringan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di segala bidang.

Kegiatan tersebut berlansung di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar, Jumat (22/2/2019).

Ketua DPRD Sulbar, Fitri Amalia Aras mengatakan, proses tata tertib DPRD Sulbar sudah sesuai dengan peraturan tata tertib, berdasarkan proses pembahasan Pansus DPRD setelah melakukan kunjungan kerja Pansus dan rapat kerja Pansus, serta rapar-rapat kombinasi atau konsultasi dengan pihak terkait.

“Kami berharap agar peraturan tata tertib yang diserahkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai tupoksinya,” sebut Amalia.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat, Enny Anggareni Anwar dalam sambutannya, menyampaikan rasa terimakasih atas kerja sama yang di bangun antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Walaupun kondisi kita sangat berat, kita tetap terus bekerja demi daerah untuk rakyat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, Pemprov Sulbar sedang melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dalam hal perencanaan, khususnya penyusunan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah Sulbar (RKPD) tahun 2020, dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan daya saing wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya mengupayakan agar perencanaan yang dirumuskan dapat sinkron dan selaras dengan perencanaan pembangunan Nasional, sehingga dapat tercipta sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulbar tahun 2017-2022,” kata Enny

Terkait reses atau penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh para anggota DPRD Sulbar masa persidangan ke II tahun 2019 , merupakan hasil pelaksanaan forum konsultasi publik dan penelaan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD akan menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulbar tahun 2020 yang kemudian akan di bahas secara bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 nantinya.

”Seiring dengan hasil reses saya sudah mencatat dan saya akan menyampaikan kepada para pimpinan OPD di rapat-rapat selanjutnya kedepan, dan saya merasa semuanya dapat sinkron dan sejalan,” terang Enny.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris DPRD Sulbar, Safaruddin, para anggota DPRD Sulbar, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para tamu undangan. (**)

(ADV)