Foto : Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar dan Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Yahuda. Saat audiens dengan Aliansi Pemuda Mahasiswa Sulawesi Barat.

DPRD Sulbar Sebut Mafia Proyek Bermain di Eksekutif

MAMUJU, POROSSULBAR – Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Sukri Umar berharap tidak ada mafia proyek yang bermain dalam penentuan tender proyek di eksekutif. Karena jika itu terjadi, maka akan menyebabkan gagalnya sebuah pembangunan.

Demikian disampaikan Sukri, karena melihat salah satu hasil pekerjaan infrastuktur di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene yang sampai putus kontrak.

“Itu menggambarkan pemerintah ini asal-asalan merencanakan dan memproses tahapan-tahapan, dalam hal proses lelang. Kemudian sampai pada hasil daripada lelang itu. Karena memhasilkan perusahaan yang abal-abal dan tidak bertanggungjawab,” ungkap Sukri.

Ia menambahkan, seharusnya dokumen-dokumen yang diajukan dalam proses penenderan di verifikasi dengan baik, termasuk alat perlengkapan perusahaan pemenang tender.

“Saya kira pihak yudikatif sudah tau itu, tinggal mereka menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan atau hal-hal yang mengarah pada persoalan hukum,” terangnya setelah audiens dengan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Sulawesi Barat di kantornya, Rabu (10/4/2019).

Selain itu, Sukri juga meminta kepada pihak yudikatif untuk memperhatikan semua pelaksanaan proyek infrastruktur di Sulawesi Barat, termasuk pembangunan jalan di Ulumanda.

“Saya kira itu sangat rentang terjadi hal-hal yang berbau koruktif, mulai di hulu sampai dihilir harus dipantau terus. Dan kami juga disini tentu melakukan pengawasan secara politik,” katanya.

Kemudian mengenai hasil audiens antara pihak DPRD Sulbar dan massa aliansi, telah disepakati akan dilakukan pertemuan kembali dengan melibatkan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kab. Majene paling lambat dua Minggu setelah Pemilu 17 April 2019.

(*Adv-DPRD.Sulbar)