Empat Ranperda Disetujui DPRD, Bupati Mamuju Himbau OPD Segera Sosialisasi

 

MAMUJU, POROSSULBAR — Lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju setujui 4 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Disetujuinya 4 Ranperda tersebut setelah Fraksi DPRD Kabupaten Mamuju menyampaikan pandangan akhirnya terkait Ranperda tentang Retribusi pelayanan ter-tera ulang, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan.

Empat paripurna DPRD dengan agenda pandangan akhir fraksi DPRD terkait 4 buah Ranperda berlangsung di Ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Kamis (21/2/2019).

Atas persetujuan tersebut, Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid menghimbau Organisasi Perangat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Pendapatan Daerah untuk segera melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat segera diterapkan dengan baik.

“Suksesi pelaksanaan Perda ini tentu sangat bergantung kepada masyarakat, baik pelaku usaha maupun penerima manfaat, oleh karenanya saya mengharapkan OPD terkait agar segera melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan baik terkait pelaksanaan Perda tersebut,” imbau Habsi Wahid.

Diketahui, beberapa pandangan akhir fraksi di DPRD, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Karya Perjuangan, H. Bahrun Rasyid mengharapkan semua bentuk pungutan harus memiliki nomor seri dan sebelum digunakan wajib terlebih dahulu diporporasi oleh instansi yang berwenang demi menghindari penyalahgunaan kertas berharga.

“Ia juga berpesan agar tempat pelayanan senantiasa mendapat pengawasan internal agar pengguna tetap merasa nyaman dan merasa bahwa apa yang dibayarkan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, dari Fraksi persatuan kebangkitan hati nurani rakyat yang dibacakan oleh Hafisa Ayyub bahwa, dengan ditetapkanya retribusi, salah satunya pelayanan kesehatan, RSUD dapat menjalankan fungsinya secara profesional dengan tetap mengutamakan kemanusiaan dan keberadaan masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju.

Ia juga berharap, retribusi pelayanan kesehatan dapat di tinjau kembali sesuai dengan kebutuhan, tingkat inflasi, dan kemampuan masyarakat. (Hms-Dian Hardianti)