Gaji Belum Terbayarkan, Aliansi Gerakan Cinta Guru Demo Pemprov Sulbar

 

MAMUJU, POROSSULBAR – Aliansi Pencinta Guru Honorer menggelar aksi unjuk rasa menuntut kepada pemerintah terkait dengan penerbitan SK, sekaligus pembayaran gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), didepan kantor DPR Prov. Sulbar, Rabu (4/7/2018).

Menurut Koordinator Aksi (korlap), Ashar, ada sekitar 925 guru honorer berdasarkan SK Gubernur tahun 2017 yang sampai dengan hari ini, belum terbayarkan gajinya selama tujuh bulan.

“Ia juga menilai kinerja Pemprov dan Komisi IV DPRD Sulbar yang tidak memperhatikan (GTT) dan (PTT) yang mana sudah menjadi tanggung jawabnya.

Kami meminta kepada pemerintah, utamanya kepada komisi IV DPRD Prov Sulbar, agar segera melakukan penegasan kepada dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Sulbar, agar segera menerbitkan SK GTT dan PTT.

“Serta secepatnya melakukan pembayaran gaji mereka, paling lambat pertengahan bulan Juli 2018,” ungkap Ashar dalam orasinya.

Selain itu, Ashar juga menegaskan bahwa apabila tuntutannya tidak segera direalisasikan atau tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak terkait, maka mereka akan melakukan aksi mogok mengajar dan akan kembali lagi dengan massa yang jauh lebih besar.

“Maka dari itu, setelah kami kembali dari sini, akan mengevaluasi hasil aksi pada hari ini untuk dijadikan rujukan aksi berikutnya. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan,” tegasnya.

Terkait dengan tuntutan massa aksi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov sulbar, Arifuddin Toppo menjelaskan bahwa SK GTT dan PTT sesuai data tahun 2017, akan disampaikan kepada Gubernur Sulbar.

Setelah itu, hasil keputusan Gubernur Sulbar akan disampaikan secara langsung kepada pihak GTT dan PTT paling lambat hari Selasa.

“Saya akan memberikan informasi kepada pihak GTT dan PTT terkait keputusan Gubernur,” jelasnya saat menerima massa aksi di Aula Komisi IV DPRD Sulbar.

Kemudian, mengenai gaji GTT dan PTT, pihaknya akan melakukan pembayaran apabila SK sudah mendapat persetujuan dari Gubernur.

“Mengenai anggaran pembayaran gaji GTT dan PTT yang jumlahnya 925 orang sudah ada, tinggal menunggu persetujuan gubernur,” pungkas Arifuddin. (*/Asr)

#Laporan: Irwan