MAMUJU, POROSSULBAR – Bank Indonesia perwakilan Sulbar mendapat sorotan dari berbagai wartawan di Sulbar, termasuk sorotan dari organisasi wartawan Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS).

Sebab, BI Sulbar akan menggelar pelatihan wartawan, namun hanya membolehkan wartawan yang hadir, jika telah memiliki sertifikat uji kompetensi (UKW) dari Dewan Pers.

Undangan yang ditandatangani kepala Perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro mengharapkan agar peserta yang hadir dalam kegiatan pelatihan penulisan berita ekonomi adalah wartawan yang lolos uji kompetensi.

“Saya kira ini bentuk diskriminasi terhadap wartawan, karena tidak ada larangan bagi wartawan untuk meliput berita. Apalagi, ini instansi pelaksana adalah milik publik,” ucap Ketua IJS, Irham Azis, Minggu (22/4/18).

Irham juga menilai, uji kompetensi dewan pers, sementara dalam gugatan, karena dewan pers dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi.

“Uji kompetensi jangan jadi dasar, seorang wartawan dikatakan berkompeten. Sebab, jangan sampai ada wartawan yang memiliki sertifikat UKW, namun tidak menjalankan aktifitas jurnalistik,” ucap Irham.

Sekertaris IJS, Jawaluddin Daeng Paindo menilai kebijakan BI Sulbar, telah mengkungkung kebebasan pers. Apalagi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelatihan wartawan, yang mestinya mengajar wartawan yang belum UKW, agar lebih memahami kondisi perekonomian daerah saat ini.

“Saya kira itu kebijakan keliru. Mereka yang lolos UKW tidak perlu lagi dilatih, toh’ sudah lulus. Yang mesti dilatih itu, mereka yang belum UKW. Saya melihat BI Sulbar, hanya buang anggaran saja, karena kegiatannya bukan untuk mendidik, tapi kepentingan tertentu,” ucap pria yang biasa disapa Awal itu.

Ketua Dewan Kehormatan IJS, Ashari Rauf mengaku, banyak wartawan yang belum UKW, sehingga diharapkan kebijakan UKW, jangan menjadi prasayarat dalam setiap peliputan di instansi.

“Bagaimana dengan wartawan Nasional yang belum UKW, tapi menjalankan aktifitas jurnalis. Di Sulbar sendiri, banyak media kredibel tapi belum UKW, seperti wartawan Tribun Timur, RRI, TVRI dan media-media lainnya. Jadi, bagi saya BI tak perlu menetapkan standar dan mengeluarkan ketentuan, bahwa yang bisa ikut dalam kegiatannya justrulah UKW, itukan aneh namanya,” kunci Ashari. (*/Asr)

#Humas.IJS#