MAMUJU, POROSSULBAR – Pengadilan Tipikor Mamuju kembali melanjutkan sidang pembacaan dakwaan terdakwa wakil ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, Rabu (25/4/18).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan dakwaan ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara. Dalam sidang yang dipimpin langsung ketua pengadilan negeri Mamuju, Beslin Sihombing yang didampingi dua hakim anggota.

Jaksa Penuntut Umum, Cahyadi Sabri, SH, MH, dalam pembacaan dakwaan, menyebutkan ada 55 paket yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran (Pokir), yang dalam sidang terkuat jika sejumlah paket tersebut telah diarahkan oleh terdakwa terhadap keluarga atau kroninya untuk dikerjakan.

Disebutkan 55 paket atau Pokir milik terdakwa diantaranya, 51 paket melekat di Dinas PUPR dan 4 paket di Diknas Prov Sulbar dengan nilai kerugian negara 9 Miliar lebih.

Para tersangka menyepakati besaran nilai Pokir dengan total nilai anggaran sebesar Rp 360 miliar. Dimana jumIah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PUIPR, DISNAKBUD, dan Sekwan. Sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Prov Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar. Sedangkan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Para tersangka juga telah secara sengaja dan melawan hukum, memasukkan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 52 Tahun 2016, tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam dakwaan yang di bacakan, tersangka melanggar ketentuan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terutama pasal 12 huruf (i), yang menyebutkan penyelenggara negara yang ditugasi melakukan pengawasan secara Iangsung atau tidak Iangsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung. Sedangkan dana kegiatan dalam kenyataannya digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan pribadi dan fee proyek yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar Cahyadi Sabri. (*/Asr)

#Lap.Enda#