Kabid KIP Kominfo Mamuju Sambangi Humas Pemkot Makassar, Guna Diskusi Program Kehumasan

MAKASSAR, POROSSULBAR — Diskusikan strategi program pada tupoksi keduanya, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju, Andi Rasmuddin duduk semeja dengan Kabag Humas Pemkot Makassar, Muhammad Roem.

“Kabid KIP Kominfo Mamuju yang bertandang ke Pemkot Makassar di dampingi dua Kepala Seksi dan tiga orang stafnya, diterima dengan hangat dan di jamu secangkir teh di salah satu meja di kediaman pribadi Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Jumat (15/2/2019).

Kabid KIP Kominfo Mamuju, Andi Rasmuddin berbincang bersama Kabag Humas Pemkot Makassar, Muhammad Roem (

‌Dalam perbincangan santai tersebut, kata Andi Rasmuddun, didiskusikan sejumlah hal yang sangat layak diadopsi oleh Pemkab Mamuju, utamanya dalam membangun konten informasi agar lebih menarik dengan kemasan yang lebih milenial.

“Harus diakui Makassar telah lebih maju, karena selain di tunjang dengan kemampuan anggaran yang sangat memadai, mereka juga di dukung dengan SDM yang menguasai strategi branding informasi, dan itu kita sangat terbatas,” kata Rasmuddin.

‌Sementara Kabag Humas pemkot Makassar, Muhammad Roem pertama-tama menyorot kelembagaan Humas Pemkab Mamuju yang telah digabungkan ke OPD Kominfo.

Menurutnya hal tersebut justru akan sangat mempersulit kinerja kehumasan, karena tugas mereka tidak akan fokus lagi karena harus berbicara secara umum tentang informasi dari semua OPD.

Lanjut kata dia, Humas harusnya dilekatkan pada unsur pimpinan daerah dan menjadi corong utama informasi dari pimpinan daerah.

“Jadi Humas harus siap menjaga irama informasi yang berkembang disesuaikan dengan irama yang diinginkan pimpinan daerah,” kata alumni IPDN ini

‌Dari kondisi itu, Kabag Humas yang sebelumnya bertugas pada Dinas Pariwisata ini menyarankan agar bidang KIP Mamuju segera membangun jejaring informasi di seluruh OPD melalui Aplikasi media sosial.

“Sehingga penyaluran informasi lewat fungsi kehumasan tidak terentralistik di Bidang KIP melainkan akan di dukung oleh fungsi kehumasan dari seluruh OPD, sembari tetap mengupayakan agar humas dikembalikan, aturan tentang kelembagaan ini kan tidak wajib harus begitu tapi selalu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” kuncinya. (HMS.MMJ)