Kajari Mamuju Tanda Tangani Fakta Integritas Wilayah Bebas Korupsi

 

MAMUJU, POROSSULBAR Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Ranu Indra, SH, MH  bersama dengan jajarannya menandatangani Fakta Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju, Kamis (31/1/2019).

Program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang merupakan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI)  untuk disosialisasikan di masing-masing Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di tiap Kabupaten/ Kota, agar setiap penanganannya secepat mungkin ditangani.

“Menindaklanjuti Program dari Jaksa Agung ke setiap Kejari di seluruh Ibu Kota Provinsi, wajib untuk dilaksanakan Sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Maksudnya agar penanganan-penanganan perkara cepat, memberikan Pelayanan Masyarakat Prima, dan sesuatu dilayani dengan secara Inovasi, misalnya pengalihan Barang Bukti harus dilayani dengan baik, jadi terobosan itulah jangan sampai ada peluang-peluang untuk Korupsi.

Dan saya sebagai Kejari Mamuju harus memantau kepada anak buah jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merusak citra korps adhiyaksa,” ucap Ranu.

Lebih lanjut, program Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dicanangkan oleh Kejaksaan Agung itu, Ranu Indra, mengatakan program tersebut akan dilakukan penilaian secara khusus oleh Kejagung di seluruh Kejari Provinsi dan Kota.

“Program WBK ini nantinya akan di nilai oleh  pimpinan (Kajagung) dan siapa saja yang terbaik di seluruh Indonesia mulai dari Kejati dan Kejari, dan pimpinan maunya seluruh Kejaksaan, tetapi yang diutamakan dulu adalah Kejari – Kejari yang berada di Ibu Kota Provinsi, dan kebetulan Mamuju adalah Ibu Kota Provinsi Sulbar, dan dengan adanya Program ini, maka yang kita utamakan adalah pencegahan sebelum melakukan penindakan,” tutup Kajari Mamuju. (3Nda)