MAMUJU, POROSSULBAR – Gubernur Sulawesi Barat, H Ali Baal Masdar (ABM)  melantik Kepala BKD Prov Sulbar, Drs Amujib, MM. Sebagai Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kab Polman, di Aula lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, pukul 14.00 Wita, Rabu, [14/2].

“Ketua Laskar Anti Korupsi LAK-Sulbar, Muslim Fatillah Azis angkat bicara, ia sangat menyayangkan langkah yang di ambil seorang Gubernur, dengan melantik “AM” sebagai Pjs Bupati Polman, yang di ketahui sedang berproses hukum, apalagi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulsel.

Ada apa ya? Yang menjadi pertanyaan, koq’ orang yang tersandung kasus hukum dan sedang berproses ditunjuk dan dilantik sebagai pejabat sementara Bupati Polman. Kan, masih banyak yang lain, yang pantas dan layak untuk ditunjuk, “keluhnya.

Pemerintahan sekarang (ABM.red) saya anggap gagal, karena saya menilai ia telah “memperkosa” visi misinya sendiri, yang mana ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Tapi koq, melantik orang yang bermasalah, “tegas Muslim, pemuda asal Karampuang yang getol menyuarakan Anti terhadap Korupsi. Via telpon, Rabu malam [14/2].

“Anehnya, proses pelantikan Pjs Bupati Polman ini menyisahkan persoalan, karena yang bersangkutan terbelit kasus tindak pidana dugaan pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu atau menempatkan surat keterangan
palsu kedalam suatu akta authentic.

Sebagaimana surat yang diterbitkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulsel, AKBP Muh Syukri H, SH dengan nomor surat B / 562.A.4./ II/ 2016/ Dit Reskrimun tertanggal 9 Februari 2016.

Hal ini sesuai dengan isi dari surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Sp2HP) yang di terima Syahrul, SE selaku pelapor, yang juga merupakan kuasa ahli waris, Jamaluddin G, SKM terhadap kasus pemalsuan
dokumen.

“Atas terbitnya sertifikat lahan pembangunan pasar di desa Bonde Kec Campalagian, dengan luas lahan 12.779 meter persegi yang di laporkan ke Polda Sulsel pada 20 September 2013 silam.

“Ada dua kasus yang dilaporkan ke Polda Sulsel, dengan materi yang berbeda pada obyek yang sama. Pertama laporan LP/ 468/ IX/ 2013/ SPKT/ 20 September 2013, tentang indikasi tindak pidana pemberantasan korupsi.

Dan laporan yang kedua adalah, tentang pemalsuan surat atau menggunakan surat keterangan palsu LPB/ 607/ XI/ 2014/ SPKT, tanggal 20 November 2014, “urai Syahrul kepada sejumlah wartawan di Mamuju, Rabu [15/2/18].

“Delik aduannya telah di limpahkan dan sudah ada di Polda Sulbar. Namun sebelumnya, telah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana surat yang diterima dari Dirkrimum Polda Sulsel tanggal 19 Februari 2016, yakni pejabat penting di Polman masing-masing inisial MN dan AM, “bebernya.

“Maka dari itu kata dia, selaku masyarakat Polman tentu saya sangat prihatin atas pelantikan Pjs Bupati Polman ini, karena yang bersangkutan sedang tersandung dalam kasus pemalsuan dokumen surat tentang lahan pembangunan pasar di Campalagian yang masih dalam proses hukum. (*/Asr)