MAMUJU, POROSSULBAR – Sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperoleh / mempertahankan opini WTP BPK atas laporan keuangan 2017, Kanwil Djpb Prov. Sulbar mengadakan Rapat Koordinasi bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) se- Sulbar.

Selasa, 21/11/2017 di Aula GKN Mamuju lt. V dengan menghadirkan empat narasumber, yaitu dari Kanwil Djpb Prov. Sulbar, Perwakilan BPK Prov. Sulbar, Perwakilan BPKP Prov. Sulbar dan Kepala BPKD Mamasa.

Dalam kurun waktu tahun 2012 s.d. 2016 terdapat peningkatan opini atas LKPD di wilayah Prov. Sulbar

Capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016 se-Sulbar, memperlihatkan bahwa Pemkab Polman meraih peningkatan opini BPK dari semula Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2016.

Namun sebaliknya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju turun dari capaian WTP di tahun 2015 menjadi WDP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meraih ataupun mempertahankan opini WTP atas LKPD 2017, memerlukan upaya terukur dan strategi yang tepat.

Beberapa tantangan dalam upaya untuk memperoleh dan mempertahankan opini WTP atas LKPD adalah regulasi & kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (IT), sistem pengendalian internal (SPI), dan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta perlu sinergi antara stakeholders.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Djpb Prov. Sulbar, Saiful Islam dalam pemaparannya. Disamping itu, Saiful juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan di Pemerintah Pusat dalam upaya penyusunan LKPP yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas LKPD.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kantor Perwakilan BPKP Prov. Sulbar, Syamsul Aris, menyampaikan perlunya dilakukan peningkatan kualitas penyusunan LK,  penetapan saldo sesuai opname fisik, pengembangan sistem internal control dan  manajemen aset.

Sementara Dedi Setyawan Kasubbag Hukum Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa untuk memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memerlukan dukungan komitmen dari berbagai pihak diantaranya Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, DPRD, SKPD, Inspektorat selaku aparat pengawas internal dan para pegawai pada masing-masing pemerintah daerah, “pungkasnya.

Ia juga memaparkan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP, diantaranya peningkatan mutu pengelolaan keuangan, pembenahan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam pemberian opini, memaksimalkan peran Inspektorat, dan meningkatkan peran SKPD, “ucap Dedi.

Selain itu, ia juga mengingatkan terkait pengelolaan dan pelaporan Dana BOS, piutang PBB pedesaan-perkotaan dan pelimpahan kewenangan aset pendidikan menengah dan kejuruan dari Pemkab kepada Pemprov untuk segera mendapat penanganan lebih lanjut.

Ka. BPKD Kab. Mamasa, Ardiansyah, menyampaikan bahwa opini BPK (WTP) menjadi penting karena  dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah, menjadi kriteria dari pemberian reward pemerintah pusat berupa dana insentif daerah serta menjadi prestige kepala daerah, “ungkapnya.

Strategi yang dilakukan pada pemerintah daerah Mamasa untuk mempertahankan opini WTP  yang telah diraih 2 tahun berturut-turut adalah membangun Early Warning System (EWS) untuk mengindentifikasi titik kritis pengelolaan keuangan untuk mendapat perhatian penanganan dan memelihara konsisitensi peningkatan kapasitas SDM, sistem dan pelaporan tindak lanjut, “jelas Ardiansyah.

Peserta sepakat bahwa WTP bukan tujuan tapi WTP adalah salah satu diantara banyak jalan untuk mencapai Tujuan Kesejahteraan Rakyat dan untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi akan dibentuk forum komunikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah lingkup Sulbar.

Pada akhir sesi, seluruh Badan Pengelola Keuangan Daerah se- Sulbar berkomitmen untuk bekerja lebih keras dan terarah dalam meraih maupun mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun 2017. (*/Asr)