Menjadikan UMKM sebagai Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat

Artikel;

MAMUJU, POROSSULBAR – Perlu peran serius pemerintah daerah untuk menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tingkat pengangguran di Sulawesi Barat.

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih sering dikenal UMKM, dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ketika terjadi krisis yang melanda Indonesai pada tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah mampu menyelamatkan ekonomi nasional.

Saat perusahaan besar, sebagian besar tumbang terkena imbas krisis, usaha kecil dan menengah mampu mengerakkan ekonomi tetap tumbuh.

Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada pinjaman dari luar dalam kurs dollar. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling pertama terkena imbas krisis.

Keunggulan – keunggulan UMKM lainnya bila dibandingkan dengan usaha besar, yaitu ;
1). Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian.
2). Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan tenaga kerja.
3). Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar yang pada umumnya birokratis.
4). Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
5). Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat local.
6). Tersebar dalam jumlah yang sangat banyak (99,9%) sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif.

Berdasarkan data Kementerian UKM, bahwa UMKM merupakan mayoritas jenis usaha di Indonesia (99,9%) yang menyediakan 97,2% lapangan kerja dan menyumbang 59,1% PDB, maka pengembangan UMKM akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan usaha penurunan jumlah pengangguran.

Melihat keunggulan – keunggulan tersebut, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat perlu lebih serius untuk mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah di wilayahnya.

Dengan melakukan kebijakan – kebijakan strategis untuk memperkuat daya saing UMKM memasuki perdagangan dalam negeri maupun internasional.

Provinsi Sulawesi Barat saat ini telah berumur lebih dari 13 tahun sejak pembentukannya pada tanggal 5 Oktober 2004, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004.

Sebagai provinsi yang relatif masih muda, tentu sedang giat – giatnya melakukan pembangunan di segala bidang.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017, tumbuh sebesar 6,67 %, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,03 %.

Meskipun bila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi sesuai KUA PPAS Sulawesi Barat Tahun 2017 sebesar 7,1 %, maka pencapaian tersebut masih dibawah target yang ditetapkan.

Untuk provinsi yang relatif baru, maka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang mutlak. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain yang lebih dahulu terbentuk.

Dengan ekonomi yang terus tumbuh signifikan, maka diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan. Dengan menyerap tenaga kerja sebanyak – banyaknya, sehingga dapat tercapai masyarakat Sulawesi Barat yang sejahtera, adil dan merata.

Berdasarkan data BPS, struktur ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2017 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan porsi 41,53 % dari total PDRB. Disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi 10,36 % dan sektor industri pengolahan sebesar 10,08 % dari total PDRB.

Apabila dilihat dari komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha pada keadaan Februari 2018, menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat.

Hal ini tercermin, dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 305,5 ribu orang (47,22%) dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor perdagangan, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 90,3 ribu orang (13,95%).

“Kemudian diikuti sektor industri yang menyerap tenaga kerja sebanyak 62,4 ribu orang (9,64%).

Melihat fakta – fakta tersebut, maka perlu adanya langkah – langkah strategis pemerintah daerah, agar fokus pada upaya mendorong perkembangan sektor yang mempunyai kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor perdagangan dan industri.

Upaya mendorong laju pertumbuhan sektor – sektor yang dominan tersebut, selain dengan menggelontorkan anggaran pembangunan daerah.

Sudah saatnya pemerintah daerah melibatkan UMKM untuk menjadi stimulan pembangunan ekonomi dan menjadikannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.

Mengingat keunggulan – keunggulan sektor UMKM yang sudah terbukti di tingkat nasional.

Namun, disadari pula bahwa pengembangan UMKM agar dapat meningkatkan skala usahanya menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajer sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan.

Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini, mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah :
1). Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber – sumber permodalan.
2). Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
3). Kelemahan di bidang organisasi dan menajemen sumber daya manusia.
4). Keterbasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5). Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
6). Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu, dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut, membutuhkan intervensi pemerintah baik pusat dan daerah, untuk melakukan langkah – langkah konkrit dan solutif.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk memberikan solusi, atas masalah permodalan dan keterbatasan memperoleh akses terhadap sumber permodalan UMKM.

KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan, bukan bank yang disetujui oleh komite kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyalurkan KUR.

Suku Bunga KUR pada tahun 2018 sebesar 7%, efektif pertahun (atau sama dengan suku bunga flat yang setara).

Sektor – sektor yang dibiayai program KUR, adalah sektor produksi (sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, sektor perikanan, sektor industri pengolahan, sektor jasa – jasa, sektor konstruksi) dan sektor perdagangan.

“Skema KUR yang disalurkan terdiri atas KUR Mikro (≤ 25 juta), KUR Ritel/Kecil (25 juta s.d 500 juta), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (≤ 25 juta).

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, maka capaian penyaluran KUR per Mei 2018 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, menempatkan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor terbesar penerima KUR, dengan akad kredit sebesar 147,1 milyar untuk 5.815 debitur (rerata per debitur sebesar 25 juta rupiah).

Disusul dengan sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan merupakan sektor penerima penyaluran KUR terbesar kedua, dengan jumlah akad kredit sebesar 112,1 milyar untuk 2.664 debitur (rerata per debitur sebesar 42 juta rupiah).

Melihat fakta di atas, terlihat bahwa penyaluran program KUR kepada UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perburuhan, kehutanan, sektor perdagangan dan sektor industri mempunyai andil yang sangat besar, dalam rangka mendorong sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian daerah, sekaligus menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar di Provinsi Sulawesi Barat.

“Maka sudah jelas bahwa, peranan UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.

Guna mengakselesari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dan menurunkan angka pengangguran, maka sudah selayaknya pemerintah daerah Sulawesi Barat, memberikan perhatian serius dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM, agar mempunyai daya saing ditingkat nasional dan global.

Usaha yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah, melakukan percepatan/perluasan akses keuangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia UMKM, membantu peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM, penguatan kelembagaan, peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Apabila pemerintah daerah lebih fokus dalam melakukan upayanya tersebut, niscaya akan dapat menjadikan UMKM sebagai pondasi perekonomian Sulawesi Barat. (*/Asr)

#Penulis:
Doddy Handaryadi
(Kepala Bidang PAPK)
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat