MAMUJU, POROSSULBAR — Berbagai cara dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam meraup keuntungan. Pasalnya Hendikus Santoso warga jalan Andi Dai, Mamuju ini harus mengalami kerugian yang dilakukan oleh oknum kolektor penagih pajak dari kelurahan yang datang kerumah-rumah  guna melakukan penagihan pajak, namun tidak disetorkan melainkan diselewengkan.

“Hati-hati membayar pajak PBB di wilayah Mamuju, melalui kolektor kelurahan yang datang menagih. Umumnya mereka yang datang menagih adalah tenaga honor atau kontrak, dananya kadang tidak di setor ke kelurahan, “ujar salah seorang warga (Red), Rabu (14/3/18).

Hendikus (korban) menjelaskan, bahwa pada saat dirinya mengecek perihal data PBB objek yang telah dibayarkan, maka yang muncul dalam kwitansi ada yang sudah dibayarkan dan ada yang belum dibayarkan.

Padahal, menurutnya setiap tagihan pajak datang dirinya selalu membayar tepat waktu. Dan saat konplain ke kelurahan jawabannya selalu sama, yakni yang penagih tahun lalu tidak menyetorkan dananya dan sudah tidak di sini lagi.

“Modus seperti ini sudah lama berjalan, sebaiknya mulai saat ini bayar PBB baiknya langsung saja dibayarkan ke Dispenda atau melalui pambayaran kartu kredit atau transfer via rekening Dispenda. Dan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah setempat, karena sudah sangat merugikan masyarakat, “Kesalnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kab Mamuju, Komisi II, Febrianto Wijaya, menyesalkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian ini telah disampaikan berkali-kali agar memperbaiki sistem pelayanan dasar, karena setiap turun reses salah satu keluhan masyarakat adanya pembayaran yang tidak sampai, ataukah ada keteledoran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah kita sampaikan beberapa kali ke pihak eksekutif.

“Kami meminta dan berharap agar pemerintah kecamatan harus mengawasi prosesnya. Kepada lurah untuk punggutan PBB agar lebih transparan, sehingga tidak merugikan masyarakat, “tegas Anto. (*/Asr)

(Laporan : enda)