MAMUJU UTARA, POROSSULBR – Setelah melakukan Penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015 dan 2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju Utara (Matra), menaikan statusnya ke tingkat Penyidikan.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harga semen di duga mark-up berkisar Rp.60 juta, serta upah pekerja yang laporan pertanggungjawaban dicurigai fiktif berkisar Rp.30 juta.

Pekerjaan yang juga di duga di mark-up adalah pembangunan saluran air, (Drainase) dengan panjang 700 meter dan menelan anggaran sebesar Rp.160 juta, dan pembangunan empang desa, dengan luas berkisar setengah hektar, dengan nilai anggaran sebesar Rp.40 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Matra, Hidjas Yunus, mengatakan, sejauh ini belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka, namun masih dalam proses peningkatan kasus dari Penyelidikan ke Penyidikan.

“Untuk menetapkan tersangka baik itu kepala desa Randomayang atau ada pihak lain yang ikut terlibat, kami melihat perkembangan hasil penyidikan, tapi yang jelas sudah ada nama kami kantongi, “ungkap Hidjas Yunus.

Menaikan status penyalahgunaan anggaran dan wewenang oleh aparat desa Randomayang dari penyelidikan ke penyidikan, sudah memenuhi unsur dan memiliki bukti yang kuat atas tindakan melawan hukum.

Berdasarkan penuturan Hidjas, semua yang terlibat dalam penggunaan APBDesa pada tahun 2015 dan 2016 akan dipanggil ulang, untuk di minta kembali keterangannya, supaya dalam waktu dekat, sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka. 

 

Laporan: Tomi