Polda Sulbar Gelar Konferensi Pers Anev Situasi Kamtibmas Sulawesi Barat 2019

 

MAMUJU, POROSSULBAR – Dalam rangka memaksimalisasi situasi Kamtibmas tahun 2019, Polda Sulbar gelar konferensi pers di Aula Aryaguna Polda Sulbar Jalan Aiptu Nurman, Kamis (3/1/2019).

Kegiatan ini dihadiri, Kapolda Sulbar, Sekprov Sulawesi Barat, Kasrem 142/Tatag, Dandim 1418 Mamuju, Kapolres Mamasa, Bupati Mamuju, Ketua DPRD Prov. Sulbar, Lanal Mamuju, Ketua KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar, Kabinda Sulbar, Kakanwil Kemenkum HAM, para Insan Pers dan beberapa Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama.

Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol H. Baharudin Djafar, M.Si menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas yang terjadi pada 2018 Kemarin, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk acuan di tahun 2019 menjadi lebih baik dan menjadikan situasi Kamtibmas lebih kondusif lagi.

“Di tahun 2018 kemarin kita sudah melakukan berbagai kegiatan yang dianggap bisa membuat suasana Kamtibmas nyaman, salah satu diantaranya adalah sholat subuh berjamaah dari Masjid ke Masjid dan melaksanakan Dzikir bersama yang bekerjasama dengan pihak pemerintah, serta melakukan upaya pencegahan perbuatan yang berbau kriminal di masyarakat,” ungkap Kapolda.

Kapolda juga memberikan kesempatan bicara kepada para pejabat dan petinggi TNI dan Polri, serta memberikan kesempatan tanya jawab kepada awak media, terkait dengan suasana Kamtibmas di tahun 2018.

Salah satu wartawan TVRI Sulbar, Jawaluddin menyampaikan persoalan yang muncul di tanggal 25 Desember 2018 kemarin, tentang isu tsunami yang katanya akan terjadi pada 28 Desember 2018, itu sangat besar pengaruhnya terhadap situasi Kamtibmas di Provinsi Sulawesi Barat, utamanya Kabupaten Mamuju.

“Kurangnya antisipasi dari pihak pemerintah dalam hal himbauan pencegahan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh terhadap isu-isu “Hoax” tentang tsunami yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

 Seharusnya pemerintah menggunakan kendaraan yang ada di Pemda, untuk bisa digunakan dalam hal menyampaikan himbauan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hal tersebut,” jelasnya.

Jawaluddin juga menambahkan, bahwa supaya Pemda dalam hal ini Bupati Mamuju bisa meninjau kembali Perda tentang retribusi yang diberlakukan oleh pihak D’maleo Hotel, karena dianggap itu sepihak dan tidak ada transparansi,” tegas jawaluddin, dalam sesi tanya jawab tersebut. (Irw)