Foto : Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Abdul Rahim

 

Rahim Buka Suara Terkait Kasus Penipuan CPNS Yang Menyeret Kemenkumham Sulbar

 

MAMUJU, POROSSULBAR – Anggota Komisi I DPRD Sulbar Abdul Rahim meminta pihak berwenang agar turut memeriksa Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, terkait adanya dugaan penipuan CPNS yang mengatasnamakan bagian dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai data Direktur Reserse Kriminal Umun (Dirkrimum) Polda Sulbar, teridentifikasi sementara, sebanyak 40 orang lebih korban dengan kerugian di taksir sudah 2,8 Milyar rupiah.

Polda Sulbar juga telah menetapkan tersangka dengan inisial (IR) yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dapil Polman 3, dan kasus tersebut juga masih dalam tahap pengembangan, kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.

Olehnya itu, Abdul Rahim meminta pihak berwenang agar turut memeriksa Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.

“Saya meminta Penyidik Polda agar segera memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, berperan dan mengetahui kronoligis kasus ini, termasuk Kakanwil Hukum dan HAM harus ikut diperiksa, karena terkait sebagai Pimpinan lembaga yang “dijual” diduga dijual Irma, berikut nama Ibu Farida tertera dengan jelas dalam foto copy “SK” CPNS yang diduga kuat palsu itu,” tutur Rahim, Sabtu (19/1/2019).

Rahim juga menilai seharusnya pelaku ditangkap bukan dilepaskan, karena bisa jadi akan menghilangkan barang bukti, termasuk anggapan masyarakat bahwa dia tidak ada apa-apa.

Kemudian mengenai keterlibatan pihak lain dalam penipuan CPNS Kemenkumham ini juga dapat terang benderang jika saja pelaku awal sudah bisa di tersangkakan, sebab kasus ini sebenarnya sudah diketahui oleh internal Kemenkumham Sulbar.

“Sepertinya saya sulit percaya kalau tidak ada aktor intelektualnya, maklum Irma itu hanya seorang ibu yang kerjanya Loundry. Kok berani-beraninya ya?. Saya malah meminta Kapolda agar ikut memeriksa Kakanwil Hukum dan HAM guna memastikan bahwa dia dan jajarannya tidak ada yang terlibat,” ungkap Rahim.

Terkait citra Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat, seharusnya dapat membuktikan bahwa institusinya bersih agar tidak memunculkan persepsi yang negatif di mata masyarakat, jika memang tidak terlibat.

“Sekali lagi, kepentingan pemeriksaan Kakanwil adalah memastikan bahwa institusi ini sangat Clean and Clear dalam persoalan ini,” harap Rahim.

Rahim juga berharap agar pemeriksaan yang dilakukan kesemua nama-nama yang dimasukkan pelaku dalam melancarkan aksinya dapat segera diketahui demi menjaga lambaga pemerintah dari segala bentuk analisa jahat yang merugikan.

“Jangan biarkan ada oknum yang mencoba mengganggu kredibilitas dan kehormatan lembaga pemerintah,” pungkasnya. (**)