Soal PI Blok Sebuku, SDK : Ya’ Hendaknya Toh Diselesaikan Dengan Kepala Dingin

MAMUJU, POROSSULBAR – Polemik pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Migas blok Sebuku, hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka di sela-sela buka puasa bersama dengan sejumlah wartawan di kediaman pribadinya, Senin (11/6/16).

“Selain itu kata SDK, harus juga memperhatikan kondisi stabilitas masyarakat yang terjadi di Majene saat ini.

Sekarang yang bergerak di Majene itu bukan hanya aktivis, juga bukan hanya pemerintahnya saja, tapi rakyatnya pun turun ke jalan menyuarakan itu. Kalau sudah rakyat yang turun, ini bisa mengganggu stabilitas, jika tidak ditindaklanjuti,” terangnya.

“Kalau PI itu, saya kira jangan ego kita yang dikedepankan. Provinsi jangan hanya memikirkan keuntungannya sendiri, dan tidak memikirkan Kab Majene, karena Majene juga masih bagian dari Provinsi.

Begitu juga Majene, tidak bisa serta merta mengatakan, bahwa PI itu adalah sumber daya alam penuh milik Majene, kita ini NKRI,” ujar SDK.

Menurutnya, pemerintah mestinya tetap berpedoman pada notulensi MoU, antara pemerintah Prov Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kabupaten Majene dan Kota Baru.

“Yang difasilitasi Wakil Presiden (JK.red) beberapa tahun lalu. Jika pemerintah Provinsi tetap memegang teguh hasil kesepakatan itu, SDK meyakini polemik pembagian PI ini tidak akan terjadi.

“Mengenai kasus PI blok Sebuku, ini kan sifatnya spesial, karena ia dilandasi oleh MoU, tidak sepenuhnya menggunakan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Karena, ada satu landasan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, sehingga itu ia spesial. MoU antara Kalsel dan Sulbar, kalau ini tidak diatur secara damai, mungkin saja Kalsel tidak dapat sama sekali, atau Sulbar yang tidak dapat sama sekali. Jadi ini harus diselesaikan dengan kepala dingin,” bebernya.

“Ia pun berharap agar semua pihak bisa lebih bijak dalam melihat persoalan itu.

“Antara Provinsi dan Kabupaten itu tidak boleh saling hadap-hadapan, karena kita semua ini merupakan satu kesatuan.

Provinsi itu, yang difikirkan adalah Kabupaten. Ia bagian yang besar dari satu wilayah. Provinsi harus bisa memastikan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten.

Bagaimana menciptakan keseimbangan daerah, menciptakan kelajuan pertumbuhan ekonomi, supaya tidak ada yang timpang tindih. Itu yang paling penting untuk dilakukan pemerintah provinsi,” tutup SDK. (**)