Suaib : Rekrutmen P3K,  Pemkab Mamuju Terkendala Anggaran

 

MAMUJU, POROSSULBAR Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju saat ini tengah diperhadapkan pada dua pilihan yang sulit, Pasalnya disatu sisi Pemerintah Daerah diminta untuk segera menyiapkan rekrutmen PPPK (P3K) tahap I.

“Berikut pula anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana surat yang diterima dari Menteri PAN/RB.

Sementara disisi lain, kondisi anggaran daerah yang tidak memungkinkan untuk membiayai hal tersebut, terlebih lagi saat ini proses penganggaran tahun 2019 telah memasuki tahapan pelaksanaan, sehingga tidak memungkinkan melakukan perubahan atas APBD yang telah difinalkan.

“Sebenarnya kita sangat ingin melakukan rekrutmen PPPK (P3K), supaya kesejahteraan dapat lebih meningkat, namun kita juga harus realistis bahwa APBD kita tidak akan mampu.

Dan ini juga sudah banyak disampaikan oleh perwakilan sejumlah daerah pada Rapat Koordinasi di Batam beberapa waktu lalu.

Dimana hampir semuanya tidak menyanggupi sekiranya pembiayaan PPPK (P3K) harus dibebankan pada Anggaran Daerah yang memang telah sangat terbatas, olehnya kita berharap ini bisa dibiayai APBN,” jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju H.Suaib saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya, Rabu (6/2/2019).

Hal lain yang cukup membuat Pemkab Mamuju harus bergerak ekstra cepat lanjutnya, adalah surat dari Menteri PAN/RB diterbitkan pertanggal 4 februari 2019, dan baru diterima setelah tanggal 6 februari, karena sehari sebelumnya adalah Hari Libur Nasional.

Sementara dalam surat tersebut ditetapkan pada tanggal 7 februari 2019 semua jajaran Pemerintah Daerah harus telah mengirimkan berbagai persyaratan pengangkatan PPPK (P3K) termasuk kesiapan anggaran.

“Waktu tersebut terbilang sangat singkat karena kita harus lakukan pertemuan dengan Instansi teknis terkait, ditambah lagi belum melakukan kajian analisa kemampuan anggaran, jadi saya rasa ini cukup sulit, olehnya saya sudah perintahkan BKDD untuk segera berkoordinasi langsung ke Menpan/RB untuk meminta kejelasan akan hal tersebut,” terang Suaib.

Hal lain lanjutnya lagi, diwaktu bersamaan BKDD juga sekaligus di minta untuk segera menindaklanjuti hasil Verifikasi kelengkapan CPNS hasil ujian Chat yang telah dirampungkan untuk segera diantarkan ke Jakarta untuk segera meminta Nomor Induk Pegawai (NIP) masing-masing yang telah dinyatakan lulus dan telah merampungkan persyaratan. (Hms-Mmj)