Sulbar Terima DIPA 2020 Sebesar 11 Triliun, ABM : Harus Dilaksanakan Efektif, Efisien Dan Akuntabel

 

MAMUJU, POROSSULBAR – Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020, kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja.

“Serta Dana Trasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat, Jumat (22/11/ 2019).

DIPA dan TKDD diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Forkopimda Sulbar yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar.

“DIPA yang yang diserahkan sebesar 3,68 Triliun, ini mengalami kenaikan sebesar 250 Milyar dari TA 2019.

Sedangkan dana TKDD sebanyak 7,41 Triliun, juga meningkat sebesar 200 Milyar dari TA 2019.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meminta semua program kegiatan dan penggunaan anggaran dari DIPA, dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Melalui kesempatan itu pula, mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar belanja modal di bidang konstruksi apalagi bidang infrastruktur, untuk segera ditenderkan atau dilelang pada Januari 2020.

“Selain itu, Ia juga mengingatkan para kepala daerah dan DPRD dapat mengurangi penerbitan produk hukum daerah baru.

Sebab banyak regulasi yang mengikat dan mengatur, akan berdampak pada pengambilan keputusan dan merespon perubahan menjadi lambat,” tandasnya.

Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah daerah dan Forkopimda yang berada dalam satu wilayah Provinsi, harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menjalankan setiap pekerjaan.

“Gubernur harus bekerjasama dengan Panglima, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan serta para Bupati.

Artinya apa, setiap yang dilaksanakan dalam satu wilayah Provinsi harus terkoordinasi dengan Gubernur, jangan jalan sendiri-sendiri supaya ke depan bisa lebih baik lagi,” tegasnya.

“Ditempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar, Fahma Sari Fatma menyampaikan terkait pelaksanaan anggaran 2019 hingga 18 November.

“Fahma mengatakan, realisasi penerimaan negara di Sulbar mencapai 435,31 Milyar Rupiah, belanja pemerintah pusat terealisasi sebanyak 2,64 Triliun Rupiah atau 70 persen dari dana Pagu DIPA 2019.

Sedangkan, penyaluran dana TKDD dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di Sulbar mencapai 6,18 Triliun Rupiah atau 92,91 persen dari alokasi dana 2019.

“Adapun jumlah DIPA yang dibagi kepada pemerintah daerah terdiri dari Pemprov Sulbar serta Enam Kabupaten se-Sulbar, dengan rincian Pemprov Sulbar sebesar Rp 1.302.962.817.000, Kab. Mamuju Rp 1.496.905.417.000, Polewali Mandar Rp 287.078.059.000, Majene Rp 315.534.761.000, Mamasa Rp 108.219.852.000, Pasangkayu Rp 114.437.006.000 dan Mamuju Tengah Rp 54.307.075.000 milyar.

Sedangkan dana TKDD yang diberikan kepada Pemprov Sulbar sebesar Rp 1. 850.699.386.000, Mamuju Rp 949.576.684.000, Majene Rp 867.921.269.000, Polewali Mandar Rp 1.294.654.936.000, Mamasa Rp 966.418.339.000, Pasangkayu Rp 836.058.522.000 dan Mamuju Tengah Rp 649.319.656.000.

Pada kesempatan itu pula, sebanyak 20 Satker dari 244 jumlah Satuan Kerja (Satker) Sulbar menerima dana DIPA secara simbolis, diantaranya BPK Perwakilan Sulbar sebesar Rp 15.291.636.000, Unsulbar Rp 121.991.606.000, STAI Majene Rp 14.245.669.000, Sekretariat Daerah Sulbar Rp 1.605.110.000, Polda Sulbar Rp 287.538.018.000.

Selanjutnya, Perwakilan BPKP Sulbar sebesar Rp 24.756.499.000, Kejaksaan Tinggi Sulbar Rp 13.400.023.000, Korem 142 Tatag Rp 281.350.023.000, Kanwil Kemenag Sulbar Rp 62.092.443.000, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Rp 103.776.000.000, Perwakilan BKKBN Sulbar Rp 45.394.491.000, Dinas Kesehatan Sulbar Rp 14.702.583.000.

Kemudian, BPS Sulbar sebesar Rp 17.186.752.000, BPOM Mamuju Rp 16.982.669.000, Dinas Pendidikan Sulbar Rp 4.199.441.000, Sekretariat Bawaslu Rp 32.563.504.000, SNVT OJPA WS Kalukku-Karema, WS Palu-Lariang Rp 258.712.355.000 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Sulbar sebanyak Rp. 8.791.655.000.

Dipenghujung acara, dilakukan penyerahan Treasury Award kepada Satker dan Pemerintah Daerah terbaik, yakni anugerah kinerja pelaksanaan anggaran 2019 terbaik kategori Satker besar.

“Yang diberikan kepada, Bidang Keuangan Polda Sulbar, Polres Mamuju serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju.

Anugerah kinerja pelaksanaan anggaran 2019 terbaik kategori Satker kecil, diberikan kepada Balai Pemasyarakatan Polewali, Kanwil Kemenkumham Sulbar dan Pengadilan Negeri Mamuju.

“Untuk anugerah kinerja pengelolaan keuangan daerah terbaik 2019, diberikan kepada Pemprov Sulbar dan Mamuju Tengah.

Sedangkan mitra media mengawal APBN membangun Negeri 2019, diberikan kepada Radar Sulbar,” tutup fahma, Kakanwil Djpb Provinsi Sulawesi Barat ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim dan sejumlah anggota DPRD Sulbar, Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Baharuddin Djafar, Danrem 142 Kol. Inf. Eventius Teddy Danarto, Kajati Sulbar Darmawel Azwar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Wakil Bupati Polman Nasir Rahmat, Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, Wakil Bupati Majene Lukman, Wakil Bupati Mamuju Tengah Amin Jasa, Perwakilan Pemkab Mamuju, Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, para Satker penerima DIPA, serta para undangan lainnya. (**)