Terkait Nasib GTT & PTT di Sulbar, Asri : PAN Akan Menarik Dukungan ke ABM-Enny

MAMUJU, POROSSULBAR – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Prov Sulawesi Barat menggelar konferensi pers terkait persoalan SK gaji guru honorer GTT dan PTT, yang sampai hari ini belum ada titik terang, bertempat di Cafe Eat N’ Joy, Rabu (18/7/2018).

Menanggapi polemik yang terjadi beberapa hari terakhir, senator muda anggota DPD-RI perwakilan Sulbar yang sekarang menjabat ketua DPW PAN Sulbar, Asri Anas angkat suara mengenai ketidakjelasan SK dan gaji guru honorer GTT dan PTT di Sulbar.

Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 2169 orang, tersebar lebih dari 40 sekolah SMU dan SMK, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1643 orang. Sudah berjalan hampir setahun, tapi belum juga mendapat respon serius dari Pemprov Sulbar.

Menurut Asri, jika Gubernur Sulbar tidak segera mencari solusi terkait persoalan ini, maka kami Dpw PAN Sulbar akan menarik dukungan kami dari pemerintahan ABM-Enny.

Berdasar pasal 59 ayat 3 PP Nomor 19 tahun 2017 tentang guru, menyebutkan jika terjadi kekosongan guru, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan guru pengganti, inilah GTT sebagaimana yang di maksud peraturan pemerintah sebagai lex spesialis dari UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Jika sampai mogok kerja itu terjadi, maka hak dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan secara umum di Sulbar akan terganggu, ini yang kami tidak mau sebagai satu sikap untuk merespon masalah ini, kami akan menarik dukungan dari ABM jika ia sebagai pimpinan birokrasi tidak menemukan solusi yang tepat,” tegas Asri.

“Bagi kami wajar saja ketika para GTT dan PTT melakukan mogok kerja, bayangkan saja hak mereka tertahan selama tujuh bulan? Sementara mereka membutuhkan akomodasi, sebut saja Bensin untuk perjalanan menuju sekolah.

“Olehnya itu tidak ada alasan, masalah ini harus dituntaskan secepatnya,” tandas Asri, politisi muda yang masuk Bacaleg DPR-RI dari Partai PAN ini.

Sebagaimana amanat UU serta UUD 1945 yang mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan kami tegaskan telah gagal dalam menjamin keberlangsungan pendidikan di Sulbar.

Berikut poin-poin yang dikeluarkan Dpw PAN Sulbar;

1. Mendukung penuh forum GTT dan PTT dalam upaya menuntut hak-hak nya.

2. PAN memberikan waktu 30 hari kepada Gubernur Sulbar, untuk memberikan tanggapan serius terhadap persoalan GTT dan PTT.

3. PAN memerintahkan fraksi PAN untuk menggalang hak interpelasi di DPRD terhadap Gubernur Sulbar dalam hal penyelesaian guru GTT dan PTT.

4. PAN senantiasa konsisten mendampingi guru GTT dan PTT dalam penyelesaian mengenai SK dan Honor yang belum dibayarkan hingga mendampingi berkomunikasi ke Kementerian. (*Asr)