MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja secara berkala sangat penting untuk memastikan seluruh program dan layanan di bidang Administrasi Hukum Umum berjalan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi kinerja tidak hanya menjadi sarana untuk menilai capaian program yang telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Hal ini sebagai upaya untuk memastikan setiap program kerja yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, terukur, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan administrasi hukum kepada masyarakat,” ujarnya di sela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) menggelar rapat evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (16/3/2026).
Rapat internal tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, bersama jajaran pejabat serta staf pada Bidang Pelayanan AHU.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU memaparkan laporan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang mencakup berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum, capaian kinerja pada periode tersebut menunjukkan hasil yang positif, dengan sejumlah kegiatan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
Beberapa kegiatan yang telah terlaksana antara lain sosialisasi layanan AHU kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, pelantikan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, pelantikan Notaris di wilayah Sulawesi Barat, publikasi layanan AHU melalui berbagai media informasi, serta optimalisasi berbagai layanan administrasi hukum lainnya.
Selain mengevaluasi capaian kinerja, rapat juga membahas strategi dalam mendukung target nasional pendaftaran Perseroan Perorangan pada tahun 2026. Program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut menargetkan sebanyak 80.000 pendaftaran Perseroan Perorangan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum menekankan pentingnya optimalisasi sosialisasi dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemudahan pendirian Perseroan Perorangan serta mendorong pemanfaatan layanan tersebut secara lebih luas.
Rapat evaluasi ini juga menjadi forum diskusi bagi seluruh jajaran untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala yang dihadapi di lapangan, serta peluang pengembangan layanan. Berbagai strategi dan langkah perbaikan turut dirumuskan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026.
Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap seluruh jajaran Bidang Pelayanan AHU dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi internal, serta menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat. Dengan demikian, target kinerja organisasi pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai secara optimal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi hukum di wilayah Sulawesi Barat.
Comment