Mamuju, 27 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan percepatan pelaksanaan program kerja di seluruh jajaran.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa peningkatan kinerja harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang terukur.
“Evaluasi dan perencanaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi sekaligus kualitas pelayanan publik. Seluruh jajaran harus mampu bergerak cepat dan tepat dalam menjalankan program kerja,” ujar Saefur Rochim saat memimpin rapat koordinasi secara virtual.
Memasuki triwulan kedua, ia meminta setiap unit kerja segera melakukan peninjauan ulang terhadap rencana kegiatan yang telah disusun, termasuk melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) agar lebih progresif dan tepat sasaran.
Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja daerah.
“Kita harus menunjukkan kinerja optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran. Jangan sampai capaian kita tertinggal dibandingkan wilayah lain,” tegasnya.
Selain fokus pada pengelolaan anggaran, Saefur Rochim juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas, seperti layanan Perseroan Perorangan, Kekayaan Intelektual, serta dukungan terhadap implementasi layanan digital nasional, termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Super Apps Kementerian Hukum.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas divisi serta penguatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, sinergi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, terutama yang memerlukan dukungan data dan koordinasi eksternal.
“Strategi yang telah disusun harus terus disempurnakan dengan melihat praktik baik dari wilayah lain, sehingga kita dapat bekerja lebih efektif dan mencapai target secara optimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga mendorong penguatan inovasi melalui penetapan agen perubahan serta pengembangan program unggulan guna mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Rapat koordinasi tersebut turut memaparkan capaian kinerja masing-masing bidang selama pelaksanaan Work From Home (WFH), termasuk perkembangan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), capaian Kekayaan Intelektual, serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, mengungkapkan bahwa capaian layanan AHU, khususnya Perseroan Perorangan, masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal AHU. Berbagai strategi telah disiapkan, seperti kolaborasi dengan notaris, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendekatan jemput bola.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, menyampaikan bahwa meskipun dalam skema WFH, jajarannya tetap aktif menjalankan berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi, penyusunan laporan capaian, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.
Rapat juga menyoroti pentingnya perencanaan kegiatan yang lebih matang, terutama dalam pengajuan kegiatan dan perjalanan dinas, guna menghindari keterlambatan maupun deviasi anggaran.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara Manikallo, menyampaikan bahwa program kerja di bidangnya terus difokuskan pada penguatan harmonisasi regulasi dan pembinaan hukum di daerah.
“Dengan demikian, setiap produk hukum daerah dapat lebih berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai faktor utama dalam mendukung keberhasilan program.
Di sisi lain, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, memastikan bahwa dukungan administrasi, pengelolaan keuangan, dan layanan umum akan terus dioptimalkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja.
“Pengelolaan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi landasan dalam memastikan seluruh kebutuhan operasional dapat terpenuhi secara efektif dan efisien,” pungkasnya.
Comment