Mamuju, 28 April April – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para analis kebijakan, menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis data. Menurutnya, peran analis kebijakan sangat strategis dalam menghasilkan rekomendasi yang tepat guna dalam pengambilan keputusan.
“Melalui forum seperti ini, analis kebijakan memperoleh wawasan dan praktik baik yang dapat menjadi referensi dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim di sela-sela kesempatannya.
Terkait dengan itu, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks bertajuk Strategi Penguatan Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Banten yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Baharuddin Lopa, (kemarin)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas di bidang kebijakan publik, khususnya bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar-Butar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Policy Talks merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Kemenkum Banten, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Provinsi Banten.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah diskusi, bertukar pikiran, serta berbagi ilmu pengetahuan bagi para Analis Kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerah.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Widhi Novianto, dalam paparannya menegaskan pentingnya kolaborasi Analis Kebijakan di dalam organisasi.
Menurutnya, Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi serta rekomendasi mengenai dampak dari berbagai pilihan kebijakan yang akan diambil pimpinan.
Ia juga menguraikan sejumlah faktor yang menyebabkan utilisasi Analis Kebijakan belum optimal, antara lain penempatan yang belum sesuai tugas dan fungsi, kurangnya pelibatan dalam kegiatan organisasi karena dianggap profesi mandiri, serta masih minimnya pemahaman pimpinan terhadap peran Analis Kebijakan.
Dengan mengikuti kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat diharapkan semakin siap mendorong penguatan peran Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Comment