Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya pendalaman pemahaman terkait layanan administrasi badan usaha. Langkah ini dinilai krusial dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan responsif terhadap era digitalisasi.
“Guna memastikan pelaku usaha dan masyarakat luas mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkepastian hukum, tata kelola administrasi hukum umum wajib diperkuat lewat peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan,” jelas Saefur Rochim.
Selaras dengan komitmen tersebut, jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sulbar menghadiri sosialisasi bertajuk #BU TALKS pada Senin (25/5/2026). Pertemuan yang mengulas tentang kewajiban pelaporan tahunan Perseroan Terbatas (PT) ini diikuti secara daring via Zoom Meeting.
Agenda virtual ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulbar, Wardi, bersama stafnya. Forum nasional tersebut dirancang sebagai media edukasi teknis bagi seluruh aparatur pelayanan AHU di tingkat wilayah se-Indonesia.
Poin utama yang dibedah dalam sosialisasi ini adalah urgensi pelaporan tahunan oleh PT. Hal tersebut bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan administrasi, melainkan juga instrumen transparansi sekaligus instrumen untuk menjaga akurasi data perusahaan yang tersimpan dalam sistem AHU.
Selain itu, peserta juga dibekali panduan teknis mengenai tata cara mengunggah dokumen laporan berkala melalui platform AHU Online. Dipaparkan pula sejumlah sanksi administratif yang berpotensi dijatuhkan apabila pihak perseroan mengabaikan kewajiban regulasi tersebut.
Melalui wadah koordinasi ini, Direktorat Badan Usaha bersama jajaran Kantor Wilayah sukses menyelaraskan pemahaman terkait implementasi kebijakan korporasi di tingkat regional.
Keterlibatan aktif Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulbar menjadi bukti nyata keseriusan instansi dalam mengawal layanan korporasi. Khususnya dalam memberikan bimbingan, edukasi, dan diseminasi informasi kepada publik serta pelaku bisnis mengenai tata tertib administrasi perseroan.
Ke depan, Bidang Pelayanan AHU akan mengintensifkan program sosialisasi, ruang konsultasi, hingga pelatihan teknis bagi masyarakat dan ikatan notaris setempat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong layanan administrasi hukum umum di daerah berjalan lebih akuntabel, efektif, dan sejalan dengan regulasi Direktorat Jenderal AHU Kemenkum RI.
Comment