Mamuju, 2 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penguatan kapasitas Analis Kebijakan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik yang berbasis data, bukti, dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel di lingkungan pemerintahan.
Terkait dengan itu, Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Penguatan Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah secara daring, pada Selasa (2/6).
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan penguatan peran strategis bagi Analis Kebijakan, khususnya yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui forum ini, para peserta memperoleh wawasan mengenai pentingnya analisis kebijakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap berbagai persoalan publik.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan publik.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi agar peran strategis tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ia juga berharap kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan bagi para Analis Kebijakan di daerah.
Sementara itu, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Marvy Sahay, menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara perlu memahami analisis kebijakan karena tidak hanya bertugas menjalankan aturan, tetapi juga menafsirkan berbagai permasalahan publik dalam praktik pemerintahan. Menurutnya, analisis kebijakan membantu memilih alternatif yang lebih efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi dasar argumentasi yang kuat dalam pelaksanaan program pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Widhi Novianto, memaparkan pentingnya penyusunan policy brief yang berkualitas.
Ia menjelaskan bahwa policy brief yang baik harus memuat latar belakang yang memadai, mampu meyakinkan pembaca mengenai urgensi penyelesaian masalah publik, menyajikan alternatif kebijakan, didukung bukti yang relevan, serta mendorong pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan yang tepat.
Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap dapat terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam bidang analisis kebijakan, sehingga mampu berkontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Comment