Mamuju, 12 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa peran Analis Kebijakan sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata masyarakat sehingga mampu memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan usai mengikuti kegiatan Policy Talks: Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (12/6). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas Analis Kebijakan pada pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus memberikan pemahaman mengenai peran strategis mereka dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurut Saefur Rochim, kebijakan yang dirumuskan berdasarkan bukti dan analisis yang komprehensif akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Karena itu, peningkatan kompetensi Analis Kebijakan perlu terus didorong agar mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar Kementerian Hukum untuk meningkatkan kapasitas Analis Kebijakan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis mereka dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
Pada sesi pemaparan materi, pendiri sekaligus Tim Pakar INAKI, Amrih Wigiati, menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah atau pejabat publik pada berbagai tingkatan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan publik terdapat dua kelompok aktor yang berperan, yaitu aktor resmi yang terdiri atas unsur pemerintah, pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aktor tidak resmi yang meliputi kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, Apri Listyanto, menekankan bahwa kebijakan dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya saling memengaruhi. Menurutnya, kebijakan memberikan arah dan tujuan, sedangkan hukum memberikan legitimasi serta batasan dalam pelaksanaannya.
Ia juga menjelaskan bahwa kualitas suatu kebijakan sangat ditentukan oleh dasar penyusunannya. Semakin kuat kebijakan dibangun berdasarkan data, penelitian, evaluasi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para Analis Kebijakan semakin memahami pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, setiap rekomendasi dan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar yang kuat, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Comment