Mamuju, 22 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa keberadaan Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran, dan berbasis data. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur yang menjalankan fungsi analisis kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan.
“Penyusunan kebijakan yang baik harus didukung oleh proses analisis yang komprehensif dan berbasis bukti. Karena itu, penguatan kompetensi Analis Kebijakan perlu terus dilakukan agar kualitas kebijakan yang dihasilkan semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (22/6).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas Analis Kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik pada lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap forum penguatan kapasitas ini dapat meningkatkan kompetensi para Analis Kebijakan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berkualitas.
Pada sesi materi, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Barat, Edison Ompe, menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses yang sistematis untuk mengidentifikasi permasalahan publik, mengkaji berbagai alternatif solusi, serta menyusun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel.
Ia juga menyoroti sejumlah peran penting Analis Kebijakan, antara lain mengidentifikasi isu strategis, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, merumuskan alternatif kebijakan, serta menyajikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H), Junarlis, menekankan pentingnya penguasaan siklus kebijakan publik bagi setiap Analis Kebijakan. Menurutnya, salah satu target utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun policy brief yang tajam, sistematis, dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan.
Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Widhi Novianto. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berkualitas lahir dari proses yang terukur, berbasis penelitian, serta didukung analisis yang kuat. Oleh karena itu, policy brief harus mampu menggambarkan urgensi suatu persoalan sekaligus menawarkan alternatif solusi yang dapat mendorong lahirnya keputusan yang tepat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap para pejabat dan pegawai yang menjalankan fungsi analisis kebijakan dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.
Comment