Mamuju, 23 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa peran Analis Kebijakan sangat strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan berbasis bukti. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kompetensi Analis Kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berdampak bagi masyarakat.
“Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada analisis yang komprehensif, data yang valid, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas SDM di bidang ini perlu terus dilakukan,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Strategi Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Papua secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (23/6).
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan wadah penguatan kapasitas dan kompetensi Analis Kebijakan dalam memahami proses analisis kebijakan, meningkatkan kualitas rekomendasi, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Antonius H. Ayorbaba, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana bagi para Analis Kebijakan untuk memperdalam pemahaman terhadap proses analisis kebijakan, meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, serta mendorong terwujudnya kebijakan hukum yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang diskusi dan berbagi pengetahuan bagi para Analis Kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
Pada sesi pemaparan materi, Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Bima Haria Wibisana, menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan kebijakan publik gagal meskipun disusun oleh sumber daya manusia yang kompeten. Menurutnya, kegagalan kebijakan sering kali disebabkan oleh definisi masalah yang kurang tepat, pengabaian terhadap data dan bukti yang tersedia, tidak optimalnya pengujian alternatif kebijakan, kurangnya antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan, serta evaluasi yang belum berjalan secara efektif.
Bima menegaskan bahwa kebijakan yang baik lahir dari proses analisis yang baik. Oleh karena itu, seorang Analis Kebijakan dituntut memiliki ketelitian, integritas, dan keberanian untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta dan data yang tersedia, bukan sekadar membenarkan keputusan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Akademisi Universitas Cenderawasih, Septinus SAA, menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik merupakan suatu proses penyelidikan yang berorientasi ke masa depan dengan menggunakan berbagai instrumen yang optimal untuk mencapai tujuan sosial yang diharapkan. Ia juga menekankan bahwa analisis kebijakan publik dilakukan secara sistematis, disiplin, analitis, dan kreatif guna menghasilkan berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan publik.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berharap seluruh Analis Kebijakan dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, inovatif, dan berdampak positif bagi pembangunan serta pelayanan publik.
Comment