Mamuju, 23 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya kesiapan data dukung yang lengkap, akurat, dan sesuai indikator penilaian dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pemenuhan data dukung bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan administrasi penilaian, tetapi juga menjadi cerminan komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat didampingi para Kepala Divisi dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan rapat pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas yang berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar, Selasa (23/6).
Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka pengisian formulir pemenuhan data pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) pada periode B03. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses persiapan menghadapi evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum.
Dalam rapat tersebut, seluruh tim melakukan inventarisasi dan penyempurnaan data dukung pada masing-masing area perubahan. Data yang dilengkapi mencakup berbagai eviden pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas yang telah dijalankan oleh Kanwil Kemenkum Sulbar sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Selain memastikan kelengkapan dokumen, rapat juga menjadi sarana koordinasi antar tim untuk menyamakan persepsi terkait indikator penilaian dan strategi pemenuhan data dukung yang dibutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas eviden yang akan disampaikan kepada tim evaluator.
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat optimistis bahwa dengan dukungan seluruh jajaran dan kesiapan data yang optimal, proses evaluasi pembangunan Zona Integritas dapat berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang maksimal.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sesuai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Comment