Majene – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai perguruan tinggi guna mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempererat kerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) melalui penguatan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai keterlibatan kalangan akademisi merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan hukum yang berorientasi pada masyarakat.
“Perguruan tinggi memiliki sumber daya dan potensi besar untuk mendukung penyebarluasan informasi hukum. Melalui keterlibatan mahasiswa dan sivitas akademika, masyarakat dapat memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik sekaligus akses yang lebih dekat terhadap layanan hukum,” ujar Saefur Rochim.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dan pimpinan Unsulbar di Kabupaten Majene. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah rencana pelibatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mendukung operasional Posbankum Desa/Kelurahan di sejumlah wilayah Sulawesi Barat.
Melalui skema tersebut, mahasiswa akan dibekali pengetahuan dasar mengenai bantuan hukum, tugas-tugas keparalegalan, serta teknik komunikasi hukum kepada masyarakat. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat membantu penyebarluasan informasi layanan bantuan hukum sekaligus memperkuat fungsi Posbankum di tingkat desa dan kelurahan.
Selain membahas program KKN tematik, Kanwil Kemenkum Sulbar juga memberikan pendampingan kepada pengelola JDIH Unsulbar. Pendampingan ini mencakup penataan dokumen hukum, peningkatan kualitas pengelolaan data, hingga penguatan konektivitas sistem dengan portal JDIH Nasional.
Saefur Rochim menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan informasi hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pengelola JDIH perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum secara cepat, mudah, dan akurat.
Dalam kesempatan yang sama, pihak Unsulbar menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program yang diinisiasi Kanwil Kemenkum Sulbar. Universitas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola JDIH sekaligus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program yang bertujuan memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Sinergi yang terbangun antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Unsulbar diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan kualitas layanan hukum, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu hukum dan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, akses terhadap informasi dan layanan hukum di Sulawesi Barat diharapkan semakin luas, merata, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Comment