Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis yang memadai. Menurutnya, peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pejabat perbendaharaan memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi harus terus dilakukan agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Saefur Rochim.
Sejalan dengan komitmen tersebut, operator keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Standardisasi Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan KPPN Mamuju secara daring melalui Microsoft Teams, Kamis (25/6).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat perbendaharaan pada satuan kerja lingkup Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mendukung standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai kebijakan, mekanisme, serta standar kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan negara.
Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terus didorong di lingkungan instansi pemerintah.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, profesionalisme, dan kualitas pelaksanaan tugas para pejabat perbendaharaan, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi pengelola keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung kinerja organisasi dan penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Comment