Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di daerah. Menurutnya, Sentra KI tidak hanya berperan dalam perlindungan hukum atas hasil karya dan inovasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong hilirisasi, komersialisasi, serta peningkatan daya saing hasil penelitian dan kreativitas masyarakat.
“Perguruan tinggi merupakan salah satu pusat lahirnya inovasi yang harus didukung melalui penguatan Sentra Kekayaan Intelektual. Dengan pengelolaan yang baik, hasil penelitian dan karya inovatif tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pengarahan Mengenai Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6).
Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) DJKI tersebut merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah. Program tersebut difokuskan pada penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui pembentukan Sentra KI serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung pengembangan Kekayaan Intelektual.
Dalam arahannya, Direktur KSPE menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat lahirnya inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi didorong untuk memiliki Sentra KI sebagai wadah pengelolaan, perlindungan, hilirisasi, dan komersialisasi hasil penelitian maupun karya inovatif yang dihasilkan sivitas akademika.
Direktur KSPE juga mengungkapkan bahwa jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari perguruan tinggi masih relatif rendah dibandingkan jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Untuk itu, Kantor Wilayah didorong memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus memfasilitasi pembentukan Sentra KI yang ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi.
Lebih lanjut disampaikan bahwa mulai tahun 2026, pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi akan dilaksanakan melalui Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan DJKI di daerah, sehingga peran Kanwil dalam pembinaan dan penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual akan semakin strategis.
Pada sesi diskusi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Dr. Hidayat Yasin, menyampaikan sejumlah masukan konstruktif. Di antaranya perlunya perluasan sasaran edukasi Kekayaan Intelektual hingga ke lingkungan sekolah, penguatan kembali Program Guru KI untuk meningkatkan literasi sejak dini, kejelasan mekanisme inventarisasi Sentra KI yang telah terbentuk, serta pentingnya pendampingan pasca-penandatanganan PKS agar kerja sama yang dibangun dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat juga mengusulkan adanya panduan yang lebih komprehensif bagi Kantor Wilayah dalam menyusun program kerja serta dukungan anggaran guna mendukung pembentukan dan penguatan Sentra KI di perguruan tinggi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur KSPE menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dan menilai langkah-langkah yang telah dilakukan berada pada jalur yang tepat. Ia menegaskan bahwa setiap Perjanjian Kerja Sama harus ditindaklanjuti dengan penyusunan work plan yang memuat program kerja secara terukur selama masa berlaku kerja sama sehingga dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.
Direktur KSPE juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara DJKI dan Kantor Wilayah, pelaksanaan capacity building bagi pengelola Sentra KI, serta pendampingan berkelanjutan agar Sentra KI dapat berfungsi optimal sebagai pusat pengelolaan, pelayanan, perlindungan, dan komersialisasi Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi maupun pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat melalui sinergi dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan perlindungan serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi kesejahteraan masyarakat.
Comment