Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola keuangan melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Upaya tersebut diwujudkan dengan mengikuti kegiatan Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual, Rabu (1/7).
“Perencanaan anggaran yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Karena itu, setiap satuan kerja harus menyusun Rencana Penarikan Dana secara cermat, realistis, dan tepat sasaran agar pengelolaan anggaran berjalan efektif serta mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Keuangan Kanwil Kemenkum Sulbar memperoleh penguatan terkait penyusunan RPD sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran sekaligus mendukung peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Biro Keuangan menyampaikan bahwa capaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA Kementerian Hukum menunjukkan tren yang semakin baik. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Penarikan Dana secara lebih tertib dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Meski demikian, masih terdapat tantangan pada pelaksanaan belanja modal, terutama pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang masih menjadi penyumbang deviasi terbesar. Untuk itu, seluruh satuan kerja didorong agar meningkatkan ketelitian dalam menyusun proyeksi penarikan dana sehingga realisasi anggaran dapat berjalan sesuai target.
Melalui forum tersebut, seluruh peserta juga diingatkan untuk terus mengoptimalkan pencapaian seluruh indikator IKPA guna mendukung target nilai IKPA Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 sebesar 96,05. Penyusunan RPD yang berkualitas dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan program dan kegiatan terlaksana tepat waktu, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Partisipasi Tim Keuangan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan perencanaan yang semakin baik, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar tetap optimal dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja Kementerian Hukum secara nasional.
Comment