Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan peran strategis penyuluh pertanian sebagai ujung tombak percepatan swasembada pangan nasional.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Aula Poltekkes Kemenkes Mamuju, Senin (13/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian tersebut mengusung tema “Penguatan Peran Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Percepatan Swasembada Pangan melalui Pendampingan dan Modernisasi Pertanian”.
Rakor diikuti ratusan penyuluh pertanian dari enam kabupaten di Sulawesi Barat serta dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulbar Ajbar dan Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menjelaskan bahwa perubahan status penyuluh pertanian menjadi pegawai pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Karena kemampuan daerah semakin tertekan, tunjangan fungsional maupun operasional penyuluh sulit mengalami peningkatan. Sekarang penyuluh menjadi pegawai pemerintah pusat. Gajinya di pusat, tunjangannya di pusat, operasionalnya juga di pusat. Dengan demikian sekarang penyuluh lebih sejahtera,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan fondasi utama kekuatan bangsa. Meski terdapat pandangan bahwa kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui impor dengan mengandalkan kekuatan industri, ia menilai ketahanan pangan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas negara.
“Suatu negara yang kekuatan pertaniannya lemah sangat rawan dari sisi ketahanan bangsanya. Karena itu Presiden Prabowo menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.
SDK mengungkapkan, Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengimpor beras karena produksi nasional berkisar 32–34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 30–32 juta ton. Namun kondisi tersebut harus dijaga dengan meningkatkan produktivitas agar tidak terganggu oleh ancaman kekeringan maupun bencana.
Khusus di Sulawesi Barat, ia menyebut Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju menjadi penopang utama produksi beras daerah. Meski demikian, Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah Sulawesi Barat saat ini baru 1,4. Artinya, dari 41 ribu hektare lahan sawah yang ada, rata-rata petani baru panen sekali lebih sedikit dalam setahun.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka ingin angka itu naik ke IP 2. “Kalau kita naikkan jadi dua, sama dengan kita cetak sawah sekitar 15 ribu hektare tanpa harus membuka lahan baru,” ujarnya
Selain peningkatan indeks pertanaman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mendukung implementasi program Pertanian Modern Model Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang mulai diterapkan di Wonomulyo sebagai percontohan.
Target produktivitas program ini naik dari 7 ton per hektare menjadi 10–12 ton. Tapi Gubernur Suhardi mengingatkan, target itu hanya bisa tercapai kalau pasokan pupuk ikut ditingkatkan sesuai kepadatan bibit yang lebih tinggi.
“Kalau makanannya sama, maka yang terjadi buahnya kempes. Kalau buahnya kempes, rendemennya menjadi 40. Bulog tidak mau beli kalau rendemennya 40, Bulog mau beli kalau rendemennya di atas 55, 56,” tegasnya.
SDK juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang memperbesar anggaran pupuk bersubsidi serta menyederhanakan tata kelola distribusinya sehingga petani semakin mudah memperoleh pupuk.
Selain sektor padi, Gubernur Sulbar berharap program bantuan bibit kakao dari Kementerian Pertanian dapat direalisasikan sesuai kebutuhan daerah. Sulbar, kata dia, telah mengusulkan sekitar 17 juta bibit kakao melalui CPCL dan berharap sebagian besar dapat dipenuhi.
“Kalau 10 hingga 17 juta terpenuhi, saya kira kakao di Sulawesi Barat 5 tahun ke depan akan semakin membaik dan berkontribusi kembali terhadap kakao dunia,” ujarnya.
Menutup arahannya, Suhardi Duka mengingatkan para penyuluh agar terus meni
Comment