MAMUJU, POROSSULBAR – Presiden Republik Indonesia memberikan bantuan melalui Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) berupa BLT UMKM senilai Rp 2,4 juta kepada setiap penerima manfaat.

Pendaftarannya pun bisa dengan cara online dengan login ke siapbersamakumkm.kemenkopukm.go.id. Sebelumnya program bantuan BLT UMKM Rp 2,4 juta seharunya berakhir pada bulan September lalu.

Namun, dikarenakan adanya tambahan pagu sebanyak Tiga Juta (3 Juta) UMKM. Di seluruh Indonesia, maka program ini dilanjutkan hingga bulan Desember 2020. Progam tersebut menargetkan Sembilan Juta (9 Juta) pelaku UMKM.

Namun sangat miris, bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang berhak, justru dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, bantuan UMKM dijadikan alat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan memiliki jabatan di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan keterangan saksi yang bekerja di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju mengungkapkan, bahwa ia hanya bagian penginputan data di Bidang Koperasi.

Sedangkan di Dinas, ada dua bidang yang menangani, yaitu bidang UMKM sebagai penanggung jawab dan koperasi sebagai bidang tambahan.

Adapun data yang di input berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas serta Kepala Bidang yang memerintahkan langsung sampai ada potongan angggaran sebesar 25 persen pada setiap penerima bantuan.

“Saya hanya bagian penginput pak, itu berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas dan Kepala Bidang, bahkan ada potongan 25 Persen dari dana yang harus diterima oleh UMKM,” jelasnya saat diwawancarai di Ruang tahanan Reskrim Polresta Mamuju.

Saat dikonfirmasi, Penyidik Pidum Reskrim Polresta Mamuju yang menangani kasus BLT UMKM Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju mengatakan, bahwa untuk kasus tersebut sementara dalam proses penyelidikan Polresta Mamuju.

“Masih dalam lidik,” ucap salah seorang penyidik Polresta Mamuju. (Rls//**)