MAMUJU, POROSSULBAR – Komisioner KPUD Mamuju, Hamdan Dangkang (ketua) dan Muhammad Rivai (anggota), kabarnya telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilhan Umum (DKPP).

Hal itu disertai dengan bukti tanda terima dokumen pengaduaan oleh DKPP, dengan No.05-14/SET-02/XII/2020. Adapun dokumen yang disertakan yakni, Form I-P/L-DKPP, Form II-P/L-DKPP dan Dokumen alat bukti.

Kedua komisioner KPUD Mamuju tersebut dilaporkan oleh Muhaimin Faisal (Direktur eksekutif Celebes Employers’ Federation), yang mana selaku penyelenggara di duga tidak profesional dalam bekerja.

Diantaranya tidak transparan terkait data pemilih KTP dalam Pilkada Mamuju 2020, serta dugaan adaya gratifikasi berupa uang ratusan juta rupiah terhadap mereka yang merujuk kepada keberpihakan.

“Kami telah merampungkan bukti-buktinya, dan telah melaporkan secara online,” pungkas Muhaimin, kepada sejumlah awak media. Senin (14/12).

Lanjut Muhaimin, salah satu Komisioner yang dilaporkannya pernah memberi pengakuan kepada dirinya, terkait adanya upaya penyelenggaraan pemilu yang tidak bersih.

“Kami laporkan, karena seharusnya mereka yang punya integritas harus menjunjung tinggi pemilihan umum yang bersih. Namun kami menduga mereka coba bermain-main dengan adanya aliran dana,” lanjutnya.

Ditempat lain, Ketua KPUD Mamuju Hamdan Dangkang diruang kerjanya mengatakan, dirinya selaku komisioner menganggap dinamika politik adalah suatu hal yang wajar.

Hamdan melanjutkan, apapun proses laporan dugaan pelanggaran ataupun laporan dugaan masalah hukum terhadap penyelenggara akan tetap dihadapinya, karena sudah merupakan konsekuensi pekerjaan.

“Selama itu bisa dipertanggung jawabkan, saya rasa itu hak bagi siapapun tim dari pasangan calon, boleh mengajukan keberatan dengan caranya masing-masing. Namun prosesnya ada pada pihak terkait, bagaimana menindak lanjutinya,” pungkas Hamdan. (rls/**)