MAMUJU, POROSSULBAR – Di sela – sela usai debat publik putaran pertama yang dilaksanakan KPU kabupate Mamuju, Sabtu (31/10). Paslon urut 01 Habsi-Irwan mengapresiasi acara debat ini berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Irwan SP Pababari kepada media ini saat wawancara di lokasi debat mengatakan, bahwa menurut kami ‘Kartu Mamuju Keren’ yang dilontarkan paslon 01 ini, agak sulit untuk terimplementasikan, sulit untuk kita gunakan.

“Jangan sampai ini adalah bagian yang pada akhirnya kita akan mengatakan, bahwa kartu ini tidak bisa berlaku atau tidak bisa digunakan,” ucapnya.

Kenapa? ada sekian banyak sektor yang kemudian digabung menjadi satu. Yang mana perlu dipahami bahwa sektor-sektor ini mempunyai regulasi yang berbeda-beda.

Dimana dalam satu kartu, disitu ada pertanian, juga ada kesehatan. kita berbicara pertanian saja. Disitu ada mekanismenya, pada saat kita mendapatkan bantuan, dasarnya itu bukan rumah tangga, dasarnya itu adalah kelompok tani.

“Disisi lain kartu itu sifatnya individu atau keluarga, kalau terjadi seperti ini bagamaina dengan aturannya atau juknisnya, tidak akan mungkin,” sebutnya

Kita bicara tentang BPJS, bicara kesehatan, masuk kedalam satu kartu, tidak akan mungkin kartu ini lebih diatas ketimbang kartu BPJS itu sendiri.

Kalau ada yang tidak terekam dengan BPJS, kami juga ada. Kita ada satu bantuan dengan menyetorkan saja satu surat keterangan bahwa tidak mampu disertai dengan KTP, masuk ke dinas sosial kemudian ke rumah sakit.

“Jadi kartu ini kuncinya adalah dia implementatif apa tidak, bisa dilaksanakan apa tidak,” sebutnya.

Bukan persoalan siapa yang menyekolahkan, siapa yang mau membantu. Bukan disitu, kalau persoalan salah sasaran itukan mekanisme yang harus diperbaiki.

“Intinya kartu ini tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan akan menimbulkan persoalan ketika ini digabung, karena kenapa ? ini tidak akan di muat sebab regulasi yang berbeda, BPJS kita bicarakan, BPJS punya regulasi tersendiri, tidak mungkin kartu ini lebih diterima dibanding BPJS, tidak akan mungkin,” pungkas Irwan.

Ketika kartu ini dikeluarkan pasti akan benturan, karena ada regulasi yang berbeda. Ketika benturan seperti ini, pasti tidak mungkin.

Aturan peraturan pemerintah yang dibuat oleh negara, tidak akan mungkin dilanggar oleh daerah. Hirarki perundang-undangan kita, lebih diatas peraturan Menteri, peraturan pemerintah, peraturan undang -undang ketimbang Peraturan daerah (Perda).

“Tapi seandainya kalau ini bagus, kami Habsi-Irwan akan bikin juga kartu seperti ini, kalau seandainya ini bagus dan bisa terimplementasi,” imbuhnya.

Kuncinya ini tidak bisa dibuktikan, saya tidak setuju tentang itu. Artinya, marilah kita mengungkap dan menyampaikan program kegiatan yang rasional, bisa terjangkau, bisa dilaksanakan atau implementatif,” tutup Irwan.

Ditempat yang sama, Habsi juga menambahkan bahwa kita berpikir secara logika saja, tadi dijelaskan salah satu peruntukkan kartu itu untuk bea siswa mulai dari SD, SMP, SMA sampai S3, tanpa ada batasan.

Kalau semua orang mau kuliah, sejauh mana kemampuan keuangan daerah, kalau semua orang mau mendapatkan kartu tersebut,” tandasnya.

Oleh karenanya, ini harus hati-hati, jangan sampai dengan mengiming-iming kartu itu, semua orang bisa mendapatkan harapan untuk kuliah sampai S3.

Tapi yang jadi pertanyaan kalau banyak yang mau kuliah, bisa tidak dipenuhi APBD, pada akhirnya itu akan terhambat juga nantinya.

“Jadi menurut saya, manfaatnya tidak sesuai pada porsi yang sesungguhnya, kunci Habsi. (As//**)