Mamuju, 16 Juni 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Sunu Tedy Maranto, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, para Administrator, Pejabat Fungsional, serta seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar, menghadiri pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CCVII (207) Tahun Anggaran 2025. Pelatihan ini diselenggarakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin kompleks di tengah era transformasi besar dalam berbagai aspek.
“Sumber daya manusia menjadi kunci utama, siapa yang menguasai SDM unggul, dia akan memenangkan masa depan,” ujar Kepala BPSDM Hukum.
Gusti Ayu Putu Suwardani juga menyoroti pentingnya penguatan pembangunan dan pendayagunaan SDM sebagai prioritas nasional, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Pembangunan Nasional 2025–2045.
Ia menyebut pelatihan ini adalah wujud nyata komitmen BPSDM Hukum dalam mengimplementasikan program nasional tersebut, dengan keyakinan bahwa birokrasi yang baik hanya bisa hadir jika dipimpin oleh pribadi-pribadi yang berpikir strategis, bertindak cepat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
Pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, khususnya pada level pengawas. Peran pengawas sangat strategis sebagai jembatan antara pimpinan dan pelaksana, sehingga dituntut mampu mengelola tim, menyampaikan arahan kebijakan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.
Kepala BPSDM Hukum menambahkan bahwa pelatihan ini bukan sekadar pembekalan teknis, melainkan juga proses pembentukan karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
“Kita ingin melahirkan pemimpin birokrasi yang berintegritas dan bertanggung jawab (sesuai sila pertama dan kedua), mampu bekerja lintas sektor dan membangun kolaborasi (sila ketiga), mendengar dan melayani dengan adil (sila keempat), serta berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (sila kelima),” jelasnya.
Meskipun pelatihan dilaksanakan secara PJJ, peserta diimbau untuk mengikutinya dengan kesungguhan dan kedisiplinan layaknya pelatihan klasikal. Kehadiran, partisipasi aktif, serta penyelesaian tugas menjadi indikator utama keberhasilan.
Peran para pimpinan dan atasan langsung sebagai mentor juga ditekankan untuk membimbing peserta dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, memberikan umpan balik konstruktif, berbagi pengetahuan, menumbuhkan pola pikir berkembang, serta memberikan dukungan dan motivasi berkelanjutan. Dukungan mentor akan sangat terlihat pada penyusunan aksi perubahan peserta.
Diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku manajerial guna menjamin terwujudnya akuntabilitas dalam jabatan pengawas/struktural eselon IV.
