Mamuju, 27 Maret 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong optimalisasi kinerja seluruh jajaran melalui langkah evaluasi dan percepatan pelaksanaan program kerja yang terukur.
“Selain sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, seluruh jajaran harus terus melakukan evaluasi, perencanaan, dan percepatan pelaksanaan kegiatan secara terukur,” ujar Saefur Rochim saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi bersama jajaran yang digelar secara virtual.
Ia menekankan bahwa memasuki triwulan kedua, seluruh unit kerja harus segera melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan serta menyusun kembali strategi pelaksanaan, termasuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) agar lebih progresif dan tepat sasaran.
Menurutnya, optimalisasi penyerapan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja daerah.
“Kita harus mampu menunjukkan bahwa dengan anggaran yang terbatas, Kanwil Sulbar tetap mampu bekerja maksimal. Jangan sampai kita tertinggal dari wilayah lain,” tegasnya.
Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya akselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk layanan Perseroan Perorangan, Kekayaan Intelektual, serta dukungan terhadap peluncuran layanan digital nasional seperti Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan aplikasi Super Apps Kementerian Hukum.
Dalam arahannya, Saefur Rochim turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas divisi serta komunikasi yang efektif dengan stakeholder di daerah. Hal ini dinilai krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, terutama yang membutuhkan dukungan data dan koordinasi eksternal.
“Strategi yang sudah disusun harus terus dibandingkan dan disempurnakan. Lihat juga praktik baik dari wilayah lain, sehingga kita bisa bergerak lebih cepat dan lebih efektif dalam mencapai target,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong penguatan inovasi melalui penetapan agen perubahan serta pengembangan program-program unggulan yang dapat mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Sementara itu, dalam rapat tersebut juga dipaparkan capaian kinerja masing-masing bidang selama pelaksanaan Work From Home (WFH), termasuk progres layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), capaian Kekayaan Intelektual, serta pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lainnya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, menyampaikan bahwa capaian layanan AHU, khususnya Perseroan Perorangan, masih perlu ditingkatkan guna memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal AHU. Berbagai strategi pun telah disiapkan, termasuk kolaborasi dengan notaris, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendekatan jemput bola.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, menambahkan bahwa selama pelaksanaan WFH, jajarannya tetap aktif melakukan sosialisasi, penyusunan laporan capaian, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak guna mendukung pencapaian target layanan.
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya perencanaan kegiatan yang matang, khususnya dalam pengajuan kegiatan dan perjalanan dinas, agar tidak terjadi keterlambatan maupun deviasi dalam pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara Manikallo, menyampaikan bahwa pelaksanaan program kerja di jajarannya terus diarahkan pada penguatan harmonisasi regulasi dan pembinaan hukum di daerah.
“Sehingga setiap produk hukum daerah yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program di bidang P3H.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir yang juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dukungan administrasi, pengelolaan keuangan, serta layanan umum akan terus dioptimalkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas seluruh unit kerja.
“Melalui pengelolaan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel, kami memastikan seluruh kebutuhan operasional kantor dapat terpenuhi secara efektif dan efisien,” tutupnya.
Comment