Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa evaluasi berkala sejumlah program di Kemenkum merupakan langkah strategis untuk memastikan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin, kami optimistis kinerja pada Triwulan II akan semakin meningkat,” ujarnya disela-sela waktunya
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Triwulan I serta pelaporan rencana aksi dan strategi pelaksanaan kegiatan serta anggaran Triwulan II, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara Manikallo, serta diikuti oleh Koordinator BSK, Analis Hukum, Analis Kebijakan, dan peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Dalam arahannya, John Batara Manikallo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSK serta analisis peraturan perundang-undangan pada Triwulan I yang dinilai berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya peningkatan ritme kinerja pada Triwulan II agar target yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
“Beberapa agenda penting dalam waktu dekat, seperti monitoring dan evaluasi hasil analisis peraturan daerah serta kegiatan Policy Talks, harus dipersiapkan secara matang dan dilaporkan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan anggaran, capaian kinerja BSK Kanwil Kemenkum Sulbar pada Triwulan I menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Sehingga pentingnya perhatian terhadap rencana aksi (Renaksi) dan pedoman pelaksanaan kegiatan dari Unit Kerja Eselon I. Ia mengingatkan bahwa data dukung Renaksi harus diunggah paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada pelaksanaan Tusi ke depan. Di antaranya adalah pemetaan isu untuk pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah Sulawesi Barat.
Selain itu, kegiatan Policy Talks yang dijadwalkan pada 21 April 2026 akan menjadi sarana peningkatan kapasitas bagi pejabat fungsional Analis Kebijakan, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam perumusan kebijakan.
Tidak hanya itu, penyampaian hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah dengan tema swasembada pangan juga akan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis sekaligus memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang telah dilakukan.
Dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, Kanwil Kemenkum Sulbar juga terus mendorong penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui penyajian konten dan narasi hukum yang edukatif dan mudah dipahami.
Sebagai tindak lanjut, seluruh jajaran diminta untuk memaksimalkan pemenuhan data dukung rencana aksi Triwulan II serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu, tertib administrasi, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan anggaran, juga menjadi perhatian utama.
Comment