Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, SE., M.AP., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar pada Senin (8/9).
Agenda tersebut tidak hanya fokus pada strategi menjaga stabilitas harga, tetapi juga dirangkaikan dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Selain itu, rakor turut membahas optimalisasi program pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta evaluasi dukungan pemprov terhadap program pembangunan 3 juta rumah.
Amalia Fitri menegaskan, isu inflasi dan kemiskinan menjadi perhatian serius di Sulawesi Barat.
“Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga meski menghadapi ketidakpastian global. Sementara itu, pengendalian inflasi menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, program penghapusan kemiskinan ekstrem dan pembangunan perumahan rakyat juga dipandang penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan.
Dukungan pemerintah daerah, termasuk DPRD, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut. (Red)
