MATENG, POROSSULBAR – Penggunaan BBM bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran. Perbuatan menjurus pelanggaran ini kadang terjadi di depan mata, namun nyaris tidak ada penindakan.

Hal ini pula yang membuat sebagian warga resah, yang mana seharusnya menerima subsidi jadi kehilangan hak.

Seperti yang terjadi di salah satu SPBU dengan nomor xxxxx 5.04, yang ada di wilayah hukum Polsek Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah, Prov Sulawesi Barat, yang hingga saat ini sering di keluhkan para nelayan.

Pasalnya, BBM subsidi yang ada di SPBU tersebut diperuntukkan untuk para nelayan, justru salah sasaran. Melainkan di jual secara umum oleh oknum yang bukan berprofesi sebagai nelayan, dan mirisnya lagi BBM subsidi tersebut hanya melayani pengisian jerigen menggunakan mobil pick-up yang kemudian disalurkan di daerah tertentu.

Ketua LAKIP-RI Provinsi Sulawesi Barat, Aldin. Mamuju, Minggu (16/5/2021)

Dugaan BBM bersubsidi yang salah sasaran ini, mendapat sorotan dari Aldin, Ketua Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara Republik Indonesia (LAKIP-RI) Sulawesi Barat, yang telah melakukan investigasi atas laporan dari masyarakat.

“Sesuai dengan informasi aduan masyarakat tentang dugaan adanya kegiatan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi yang terjadi di SPBU Nomor xxxxx5.04 di wilayah hukum Polsek Budong-budong, Polres Mateng.

LAKIP-RI telah menindaklanjuti informasi laporan aduan masyarakat setempat dengan telah menurunkan tim investigasi gabungan, yang dilakukan secara marathon. Dan telah di temukan adanya tangki penampungan yang berskala cukup besar.

Hal ini tentunya melanggar undang undang Perdagangan Migas tanpa izin dan Peratutan BPMIGAS Nomor 55 dan Nomor 56 tahun 2020, yang di buat khusus oleh Komisaris Utama BPMIGAS Bapak Ahok,” ujar Aldin, Minggu (16/05/21).

Lanjut dikatakan Aldin, bahwa penyaluran BBM jenis tertentu dalam aturan yg di maksud BPMIGAS adalah tugas kewenangan pertamina untuk menyalurkan melalui jumlah kuota atau kuota masing-masing provinsi yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui BPMIGAS, serta Bupati masing-masing daerah bertanggung jawab sebagai pelaksana penyaluran BBM bersubsidi atau di istilahkan bahan bakar minyak tertentu bahwa dalam Peraturan BPMIGAS ini No.55 DAN 56 Tahun 2O20.

“Tim investigasi gabungan akan melakukan konfirmasi ke pihak Polda, karena kegiatan pengoplosan ini sudah berlangsung lama, dan diharapkan tidak ada keterlibatan dari pihak oknum aparat lainnya,” tambahnya.

“Ini baru satu pengepul yang kami temukan, tentu masih ada pemain-pemain lain. Satu dua orang bahkan lebih dan bukan pemain tunggal, saya mau Polres Mateng mengambil tindakan pencegahan terkait adanya permainan Migas ini,” pungkas Aldin. (End/**)