MAMUJU, – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam rangka menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung pada Kamis (10/4/2025) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi.
Hadir pula anggota Komisi II lainnya, yaitu Habsi Wahid, M. Khalil Gibran, dan Sulfakri Sultan. Sejumlah OPD turut diundang, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, serta Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang).
Menurut Habsi Wahid, agenda ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD 2024 berjalan optimal.
“Melalui rapat ini, kami ingin mengetahui sejauh mana pencapaian kerja OPD mitra, termasuk kendala yang dihadapi serta dukungan apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap temuan dan masukan yang muncul dalam rapat akan dituangkan dalam bentuk catatan strategis. Nantinya, catatan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi resmi yang disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Habsi juga menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai dasar pembenahan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
“Contohnya, program penyediaan pangan untuk mendukung penanganan stunting harus benar-benar terlaksana dengan baik, termasuk memastikan alokasi anggaran yang memadai,” tutupnya.
(Adv)
