MAMUJU, POROSSULBAR – Komisi IV DPRD Sulbar pada Senin, 01/03/21 menggelar rapat evaluasi pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2021.

Sejumlah mitra komisi IV diminta menyampaikan program dan realisasi anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mereka pimpin. Rapat dipimpin ketua komisi H.Sudirman.

Ada hal yang sangat mengecewakan anggota komisi IV DPRD Sulbar, yakni belum jadinya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang menjadi syarat pelaksanaan program dan pencairan anggaran di setiap OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Ketua komisi IV H.Sudirman menyayangkan hal itu, Ia mengaku sangat kecewa dengan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikomandoi langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Prov Sulbar.

” Ini sudah masuk bulan Maret, masak DPA belum jadi, gimana mau ada realisasi anggaran kalau DPA nya saja belum rampung. Kalau kita berhitung bulan, maka sisa waktu maksimal bekerja OPD hanya sekitar 8 atau 9 bulan saja,” tegas Ketua Golkar Mamasa ini.

Legislator Golkar H.Sudirman mengaku pesimis APBD Sulbar dapat terealisasi dengan baik jika kondisinya masih seperti ini. Ia khawatir APBD Sulbar tidak dapat dinikmati oleh masyarakat dan berujung menjadi Sisa Lebih Perhitugan Anggaran (Silpa).

“Kalau begini ceritanya maka APBD Sulbar, uang daerah ini tidak akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Jujur sebagai ketua komisi saya sangat kecewe,” tandasnya.

Terakhir, H.Sudirman mendesak Gubernur Sulbar agar lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya, mengawasi TAPD dan memonitoring OPD nya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali terjadi.

“Saya mendesak pak Gubernur agar menegur dan mengevaluasi bawahannya, Sulbar tidak akan bisa “Maju dan Malaqbi” sesuai dengan visi-misi Gubernur kalau TAPD dan OPD nya tidak becus bekerja,” tutup Sudirman geram.

Berikut OPD Mitra Kerja Komisi IV :

Dinas Kesehatan, RSUD Sulbar, BPBD Sulbar, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. (**)